Pemerintah Sahkan Kepengurusan Golkar, DPP Siapkan Rapimnas
- Eka Permadi
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, telah mengesahkan Surat Keputusan pengurus Partai Golkar, di bawah kepemimpinan Setya Novanto.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, pengesahan terhadap pengurus DPP Partai Golkar dan AD/ART membuktikan proses rekonsiliasi sudah final.
"Setelah ini hanya ada satu Golkar. Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto," kata Idrus di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.
Idrus bilang kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini sudah mewakili semua elemen di dalam partai. "Ada 279 kepengurusan keseluruhan yang disahkan."
Selanjutnya dengan ditandatanganinya Surat Keputusan tersebut oleh Yasonna, maka pengurus DPP akan segera menjalankan program lama yang tertunda, serta program baru yang telah diputuskan dalam Musyawarah Luar Biasa di Bali beberapa waktu lalu.
"Program terdekat, kita akan Rapimnas di JCC 26-28 Juli nanti. Rapimnas membahas rekomendasi Munaslub," ungkap Idrus.
Pengesahan dari pemerintah juga membuat langkah Golkar ke depan semakin jelas. "Seluruh langkah yang diambil oleh kepengurusan tidak ada lagi masalah, sehingga DPP Golkar dapat menjalankan amanat sebagaimana hasil Munaslub."
(mus)
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
