DPR: Larangan Main Pokemon GO Berlebihan

Pamflet larang bermain permainan Pokemon Go di kompleks Istana Negara.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, menilai berbagai instruksi dan larangan aparat keamanan bermain Pokemon Go di lingkungan internal mereka berlebihan. Menurutnya, imbauan itu tak perlu dibuatkan pengumuman secara terbuka sehingga menimbulkan kehebohan publik.

"Soal Pokemon Go di wilayah-wilayah strategis sebaiknya enggak usah pakai pengumuman atau koar-koar gitu, yang penting dieksekusi saja. Kalau jangan ya jangan," kata Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengingatkan semua aparat keamanan memang seharusnya tak ikut larut dengan demam permainan itu. Selain itu, larangan dalam bentuk pengumuman sama halnya dengan mempromosikan game tersebut pada khalayak.

"Berlebihan menurut saya, masa negara ngurusin Pokemon? Itu kan sama saja kita promosi, sementara kita enggak punya saham di aplikasi game Pokemon itu," ujarnya.

Hanafi mengungkapkan Komisi I DPR berencana membahas larangan bermain itu saat menggelar rapat nanti.

"Karena ini kan sudah ramai jadi wacana publik. Komisi I kan juga mewakili publik. Apakah betul isu ini sedemikian genting, ancaman atau isu promosi aplikasi baru sehingga jangan terjebak permainan orang lain," ungkapnya.

Sebelumnya, berbagai instansi melarang Pokemon Go dimainkan jajarannya di lingkungan internal. Istana Negara menerbitkan larangan bermain Pokemon Go di kompleks Kantor Presiden melalui pamflet kertas yang ditempelkan di pintu masuk ruang wartawan.

Sedangkan, Markas Besar Polri melalui Surat telegram nomor STR/533/VII/2016, melarang anggota Polri bermain Pokemon-Go saat dinas. Surat itu ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan.

Hari Ini Komisi IV DPR Panggil Menteri Sakti Wahyu Trenggono Soal Pagar Laut Tangerang

Tak hanya itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Ade Supandi, juga tegas melarang anak buahnya bermain game yang tengah digemari masyarakat dunia itu. Alasannya karena permainan tersebut menggunakan sistem yang terhubung dengan GPS, sehingga bisa menunjukan lokasi prajurit.

Laporan: Yunisa Herawati – Jakarta (ren)

Pimpin Rombongan DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang, Titiek Soeharto Siap Cecar 2 Kementerian Ini
Polisi menangkap pelaku pembuat video palsu yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa pejabat lain

Pelaku Penipuan Deepfake Modus Catut Nama Presiden Prabowo untuk Bansos Beraksi Sejak 2020

Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi deepfake untuk mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

img_title
VIVA.co.id
23 Januari 2025