Golkar-PAN Disarankan Ambil Kursi Menteri Non Parpol
- Biro Pers Istana
VIVA.co.id – Isu reshuffle kabinet kembali berhembus usai hari raya Idul Fitri. Salah satu yang menjadi sorotan selama ini adalah kinerja menteri-menteri ekonomi yang kebetulan berasal dari non partai politik. Karena itu jika Partai Golkar dan PAN masuk, maka disarankan untuk geser menteri non parpol tadi.
"Kalau Golkar mau mengincar jatah parpol, benturannya akan keras, apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi non parpol," kata pendiri Polcomm Institute Heri Budianto saat dihubungi, Rabu 13 Juli 2016.
Heri mengatakan kursi-kursi menteri non parpol adalah posisi strategis. Ia juga menilai dukungan dan fungsi parpol dalam memperkuat pemerintahan sangat penting.
"Parpol ini yang keringatan dan punya kursi di DPR. Kalau mengambil porsi menteri nonparpol, tidak ada risiko politiknya," ujar Heri.
Heri menjelaskan, dari sisi kinerjanya, terbukti kinerja menteri-menteri nonparpol, terutama yang di bidang ekonomi, melempem. Karena itu, Heri menilai reshuffle kali ini akan merombak menteri-menteri ekonomi dari non parpol itu.
"Penanganan mudik kacau-balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, sehingga harus ada kebijakan tax amnesty," kata pakar komunikasi politik ini. "Golkar dan PAN bisa ambil kursi menteri non parpol itu."
Kata Jokowi Soal Pramono Anung Diberhentikan dari Sekretaris Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Pramono Anung dari Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab). S
