Tito Karnavian Diminta Berantas Korupsi di Polri
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kadir Karding meminta agar calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian mempu menjalakan tugas reformasi di Kepolisian. Pasalnya, hal tersebut dinilai belum tercapai hingga saat ini.
"Saya agak ragu (reformasi Polri) mengingat gaji dari anggota polisi dari bintara hingga perwira yang tidak jauh dari UMR (Upah Minimum Regional). Butuh langkah konkret mencegah secara dini terhadap perilaku koruptif di tingkat Kepolisian," kata Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.
Selain itu, jika jadi Kapolri, Tito diminta bisa menjaga hubungan baik institusinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selama ini, hubungan Polri dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki riwayat yang tidak selalu harmonis.
"Kewenangan masing-masing begitu besar, maka terjadilah saling serang. Langkah apa yang bisa dilakukan Polri untuk menjembatani diri dengan penegak hukum lain. Saya kira kita harus jujur, saya melihat itu hanya soal komunikasi," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan bahwa publik masih menilai adanya permasalahan penegakan hukum di Kepolisian. Aparat dinilai belum mampu untuk selalu independen dalam penanganan kasus.
Senada dengan Karding, Didik juga menyinggung soal perlunya pembenahan Polri agar para anggotanya tidak tersangkut korupsi. "Ini tidak mudah, karena di internal Polri juga ada yang terlibat dalam kasus korupsi," ujar Didik.
Upaya memberantas budaya korupsi ini diharapkan menjadi pekerjaan rumah prioritas Tito Karnavian jika terpilih menjadi Kapolri baru. (ase)
KPK - Polri Kerja Sama Optimalkan Pemberantasan Korupsi
"Kami sudah beberapa kali ketemu secara informal," kata Jenderal Tito.
