Ketua DPR Minta Publik Tak Ragukan Ketua BPK
VIVA.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin menilai, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki latar belakang politikus di partai politik (parpol) tidak akan memengaruhi profesionalisme kinerjanya saat ini.
"Adakah jaminan orang yang tidak pernah di partai politik kemudian tidak ada koneksi dengan partai. Yang penting di mana pun orang tersebut berada, bertindak profesional dengan bidang tugasnya dan hanya mengabdi pada kebenaran sebagai patokan bagi pelaksanaan tugasnya," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 22 Juni 2016.
Menurutnya, norma dan asas profesionalisme tak perlu dikaitkan dengan latar belakang seseorang. Dia mencontohkan ketika ada orang dengan latar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) maka belum tentu tidak profesional.
"Yang penting orang yang mampu. Saya tidak menyukai kata-kata setiap orang dari partai politik seolah busuk. Bukan karena kami dari partai tapi kami harus bertindak fair. Yang penting profesional," ujarnya menambahkan.
Lagi dia mencontohkan Deputi Investigasi BPKP Eddy Mulyadi Soepardi yang dinilai sebagai auditor handal. Meskipun dari sisi politis kata dia, ada pihak yang selalu meragukan.
"Prof Eddy bukan dari partai politik tapi sekali lagi saya hargai orang tersebut bekerja profesional," kata Ade.
Sebelumnya, BPK dinilai memiliki kepentingan politis berawal dari kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. BPK menilai pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengandung unsur kerugian negara. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang bahwa proses pembelian lahan RS Sumber Waras tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum.
Dari persoalan ini, baik KPK maupun BPK dianggap memiliki kepentingan politis. BPK dituding politis lantaran pucuk pimpinannya yaitu Ketua BPK Harry Azhar Azis pernah berpolitik praktis di Golkar dan pernah menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014. Sementara Anggota BPK lainnya yaitu Achsanul Qosasi juga dikenal sebagai politikus Partai Demokrat.
(mus)
Sandi Beri Dua Opsi dalam Kasus RS Sumber Waras
Pemprov DKI tak ingin kasus ini dipolitisasi.
