Politikus PDIP Minta SBY Sampaikan Kritik Langsung ke Jokowi
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Utamanya terkait dengan kondisi perekonomian negara. Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Politisi PDIP, Arteria Dahlan berharap, kritik tersebut disampaikan langsung kepada Jokowi dan tidak melalui media. "Kalau saya jadi Pak SBY tentunya saya akan sampaikan secara langsung, paling tidak lewat orang lain di partai yang bidangnya khusus untuk itu," katanya saat dihubungi, Senin, 13 Juni 2016.
Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, apa yang terjadi saat ini merupakan proses dari sebuah teori sebab akibat dan tidak muncul begitu saja. Sehingga pemerintahan sebelumnya berkontribusi dengan kondisi saat ini.
"Karenanya Pak SBY tidak bisa lepas tangan terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Indonesia hari ini yang dipimpin Pak Jokowi sedikit banyaknya adalah akibat dari pemerintahan sebelumnya yang kita ketahui dipimpin oleh Pak SBY," ujarnya berdalih.
Arteria berharap semua pihak tak perlu berpolemik dan melakukan berbagai penilaian yang justru bisa memperkeruh suasana. Hal ini penting demi stabilitas ekonomi dan politik.
"Statement Pak Jokowi terkait harga daging Rp80 ribu, seyogyanya dipandang sebagai niat perbaikan. sikap politik negara dan upaya memperbaiki sistem. Saya melihat pemerintah saat ini sudah bekerja sangat ekstra keras, memang keadaan ekonomi dunia tidak bersahabat. Namun pemerintahan Pak Jokowi saya lihat sangat siap dengan berbagai alternatif kebijakan."
Sebelumnya, SBY meminta pemerintah mencegah defisit yang melebihi batas, agar secara makro ekonomi Indonesia tidak divonis tak sehat.
"Jalan mudah dan pintas dengan cara menambah utang baru bukanlah solusi yang baik. Apalagi, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) meningkat relatif tajam. Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh," kata SBY dalam keterangan persnya, Sabtu, 11 Juni 2016.
Pemotongan anggaran, kata SBY, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan. Tapi dalam situasi ekonomi lemah dan APBN yang tertekan, pemerintah harus bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur.
"Infrastruktur amat penting, itulah sebabnya pemerintahan yang saya pimpin juga melakukan peningkatan jumlah infrastruktur di seluruh Tanah Air," ujar SBY. Selengkapnya di .
