Tak Ada Pemerintahan yang Menjalankan Nilai Pancasila
VIVA.co.id – Sejarawan Indonesia, Prof. Dr. Anhar Gonggong menilai, pemerintah belum bisa menerapkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menilai bahwa pemerintah saat ini juga belum bisa membentuk masyarakat yang sesuai dengan Pancasila.
“Selama 70 tahun kita merdeka. Tidak ada pemerintahan yang menjalankan nilai-nilai pancasila. Implementasi Pancasila tidak pernah dilakukan. Kalau tujuan Pancasila itu menciptakan masyarakat adil dan makmur, lantas adil dan makmur yang seperti apa? Kita ini bangsa yang punya pancasila tapi tidak berpancasila,” ujar Anhar di Yogyakarta, Sabtu 11 Juni 2016.
Prof. Anhar Gonggong menekankan, bahwa Pancasila perlu disederhanakan penafsirannya, agar implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Sebab jika terlalu banyak penafsiran terhadap Pancasila, justru akan menyebabkan banyaknya masyarakat yang salah mengartikan Pancasila.
“Maksudnya Pancasila itu jelas, bertujuan satu, yaitu sebagai dasar negara dalam berbangsa dan bernegara. Itu saja, jangan yang lain,” ujarnya menambahkan..
Karena itulah, Anhar menyarankan agar semua elemen bangsa ikut berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Anhar juga menambahkan peran Muhammadiyah yang juga ikut andil dalam pembentukan Pancasila. Bahkan menurutnya, KH. Ahmad Dahlan adalah sosok pemimpin sejati yang menciptakan perubahan.
“Kalau mau perubahan, mulailah dari diri sendiri. Pemimpin lahir mengubah dirinya terlebih dahulu, baru melakukan perubahan pada kaumnya. Itu yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan,” ujarnya menerangkan.
Muhammadiyah juga memiliki peluang untuk menggalakkan lagi penerapan Pancasila yang hilang saat ini. Karena Muhammadiyah juga ikut andil dalam perumusan Pancasila.
“Saya usul ke pak Haedar untuk mengumpulkan semua perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dan tanyakan ke mereka semua apa tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kalau hal itu tidak dilakukan, saya rasa Muhammadiyah punya utang pada Indonesia.”
Permasalahan bangsa lainnya juga diungkapkan oleh Heri Susanto, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menyoroti salah satu kebijakan pemerintah yang terlalu banyak memproduksi undang-undang.
“Pasca amandemen UUD 1945 atau era reformasi legislator kita terlalu banyak memproduksi UU, bahkan disinyalir kita sudah mengalami mabuk UU. Karena itu, UU Negara RI hasil amandemen perlu ditinjau ulang dan diselaraskan dengan Pancasila,” ujarnya.
Heri juga menambahkan bahwa Pancasila harus benar-benar ditegakkan secara konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila dikembangkan sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar orientasi pengembangan ilmu bagi para penyelenggara negara dan warga negaranya.
(mus)
