Jangankan DPR, Presiden Belum Dilapor soal Rasionalisasi PNS
- Istimewa
VIVA.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa rencana rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) masih dalam tahap simulasi. Bahkan hal tersebut belum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sampaikan beberapa kali ini kan masih simulasi di Kementerian PAN RB, sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Presiden di bidang aparatur," kata Yuddy di Gedung Dharmapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.
Yuddy mengatakan, rencana tersebut saat ini masih dimatangkan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga terkait lainya.
"Dalam simulasi, kami mempertimbangkan hak pegawai, tidak dipecat asal-asalan. Tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja), tidak ada istilah memangkas. Tapi memang rasionalisasinya untuk mendapatkan pegawai yang rasional," kata Politikus Hanura itu.
Dari hasil simulasi tersebut kata dia, ditemukan angka ideal total PNS di Indonesia yaitu 3,5 juta.
"Bagaimana mungkin negara mengeluarkan uang dengan begitu besar tapi disiplinnya rendah, pelayanan publiknya buruk. Oleh karena itu kebijakan rasionalisasi ini perlu dilakukan dalam simulasi PAN RB sampai dengan tahun 2019," katanya.
Selain itu, rencana pemangkasan 1 juta PNS ini baru akan dipresentasikan pada rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Rapat itu akan dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami sedang membuat laporan komprehensif untuk dilaporkan pada Presiden. Dalam waktu dekat kami siapkan," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Yuddy menyusul respons kontra sejumlah anggota Parlemen dan berbagai kalangan tentang rencana rasionalisasi 1 juta PNS. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyayangkan Menteri Yuddy yang belum membahasnya dengan Komisi II DPR.
Jokowi Tinjau Situasi Kerja PNS Ala Startup di Bappenas
Ruang kerja yang digunakan pun berbasis digital dan fleksibel.
