Jika Tak Mampu Bina PNS, Menpan Yuddy Diminta Mundur
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arteria Dahlan mempertanyakan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) yang berencana mengurangi jumlah PNS. Dia menilai wacana yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tersebut kontraprotduktif dengan tugas menpan yang seharusnya membina PNS bukan "membinasakan".
"Jadi kenapa tidak dibalik, kalau Kemenpan dan jajarannya enggak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya pensiun dini saja," kata Arteria Dahlan kepada VIVA.co.id, Selasa, 7 Juni 2016.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, kebijakan rasionalisasi juga nantinya akan memakan biaya yang tak sedikit. Apalagi setelah dicek di Kemenpan, ternyata belum ada program pensiun dini yang mungkin diberlakukan untuk PNS dibandingkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kok ada kebijakan di luar program, kok enggak membahas dahulu dengan DPR. Ini satu juta orang, belum bicara anak, istri, suami, ayah, ibu kakek, nenek dan cucu. Kalau dikerjakan, saya pastikan goncang ini Republik," ujarnya.
Arteria mengingatkan, Indonesia saat ini justru tengah krisis tenaga aparatur dalam hal tenaga guru, tenaga medis dan pelayanan publik lainnya. Belum lagi permasalahan tenaga honorer yang belum terselesaikan dan seharusnya bisa dibereskan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi.
"Kasihan Pak Jokowi, di tengah kerja keras Beliau dalam meyakinkan publik, justru terdistorsi dengan pernyataan atau kebijakan pembantunya yang kontraproduktif. Saya ingatkan Menpan untuk menjadi bagian dan tegak lurus dengan kebijakan Presiden," katanya.
Hal tersebut disampaikan Arteria menyusul rencana kebijakan rasionalisasi PNS yang disampaikan Kemenpan RB. Sebelumnya rasionalisasi 1 juta PNS tersebut tidak dibenarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai pengurangan PNS cukup dengan pensiun secara wajar namun sekaligus pengurangan perekrutan pegawai baru.
Nasib Rasionalisasi 1 Juta PNS di Tangan Menpan RB Baru
Rencana kebijakan itu sebelumnya digulirkan oleh Yuddy Chrisnandi.
