Menhan: Komunisme Termasuk 4 Paham Pengancam Keutuhan Negara

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
Sumber :
  • VIVa.co.id/Shintaloka Sicca

VIVA.co.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memperingatkan bahwa ancaman non-fisik terhadap negara kini lebih berbahaya dibandingkan ancaman serangan secara fisik. Dia mengaku sudah mengidentifikasi ancaman-ancaman non-fisik itu. 

SBY: Keturunan PKI Tak Boleh Ikut Divonis Salah

"Sekarang kita sudah hadapi itu (ancaman non-fisik), radikal kiri dan kanan. Teroris, radikalisme, separatisme, gerakan bersenjata. Jangan bilang tidak ada. Itu ada perang cyber dan terorisme yang sedang tren-trennya," kata Ryamizard saat memberi sambutan di acara simposium di Balai Kartini, Jakarta pada Kamis 2 Juni 2016.

Dia mengungkapkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan berkembang di Indonesia. Ada empat paham besar yang menurutnya harus dihalau yaitu liberalisme, kapitalisme, komunisme dan radikalisme. Paham-paham itu dituding bisa mengancam keutuhan negara.

SBY Cemas dengan Isu Gerakan Komunisme

"Liberal, kapitalis, komunis, radikal, yang buat manusia bersifat materialisme, hanya lahiriah. Kita punya paham Pancasila. Paham yang diterjemahkan Bung Karno dari berbagai macam agama sehingga harus kita pertahankan," kata Ryamizard.

Bagi mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu, mempertahankan Pancasila adalah amanat bangsa. Maka, dia mengajak partisipasi semua rakyat Indonesia.

Ryamizard: PKI Selalu Muncul Tiap 17 Agustus

Menhan juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan atribut-atribut paham tertentu, seperti atribut palu arit yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kalau tentara marah, sepantasnya. PKI bukan berdasarkan Pancasila. Itu jelas. Saya Menteri Pertahanan bukan untuk provokasi. Saya kalau bilang benar, ya benar. Rakyat adalah basis kekuatan negara," kata dia.

Ryamizard menekankan, pemberantasan gerakan PKI tak perlu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Pemberantasan PKI menurutnya adalah kewajiban bangsa sebagai upaya mempertahankan Pancasila tersebut.

(ren)

Presiden Joko Widodo.

Di Depan TNI, Jokowi Tegaskan Tak akan Minta Maaf ke PKI

Presiden mengingatkan jangan berkutat pada masa lalu.

img_title
VIVA.co.id
27 Juni 2016