Rangkap Jabatan, Nusron Segera Konsultasi ke Jokowi
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, memgatakan akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan boleh atau tidaknya dirinya rangkap Jabatan.
Hal itu dirinya utarakan usai didapuk sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu dalam kepengurusan Partai Golkar periode 2016-2019.
"Saya serahkan semuanya sama Pak Jokowi. Setelah ini diumumkan, saya terima SK, langkah selanjutnya saya menghadap Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat saya," ujar Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin 30 Mei 2016.
Dirinya, mengaku tidak keberatan jika harus melepaskan salah satu jabatan yang dia emban saat ini. Meski keputusan soal boleh dan tidaknya rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan menjadi pejabat di pemerintahan sepenuhnya ada pada Presiden Jokowi.
"Dua-duanya kepercayaan (menjaga amanat rakyat) menurut saya," ujar Nusron.
Nusron juga mengatakan, jika diberi kesempatan mengemban dua jabatan, dirinya yakin bisa menghindari terjadinya abuse of power di lembaga pemerintahan yang saat ini dia diketuai.
"Insya Allah saya bisa jaga amanah, kapan batas partai dan kapan batas ormas. Kan selain di Golkar ini kan NU juga," kata dia.
Untuk diketahui, dua nama pembantu Presiden Joko Widodo masuk dalam formatur pengurus DPP Partai Golkar, periode 2016-2019.
Keduanya yakni, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.
Luhut diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. Sementara Nusron didapuk sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I meliputi wilayah Jawa dan Sumatera.
Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon
Ketum Partai Demokrat AHY menemui Ketum Partai Golkar Airlangga
