Kontroversi Kantor Pertahanan Daerah, Ini Respons Istana
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Istana belum merestui rencana Kementerian Pertahanan untuk membangun Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) atau biasa disebut Kantor Pertahanan di setiap daerah di Indonesia.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, keinginan itu belum bisa dilaksanakan karena belum ada usulan ke pihaknya dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Untuk membentuk Kemenhan di daerah itu ada reorganisasinya dan reorganisasinya sampai hari ini belum diajukan di meja saya," kata Pramono, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 26 Mei 2016.
Setiap ada perubahan struktur organisasi, maka itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Sebab harus ada kajian organisasi, terutama oleh Kemenpan RB dan Sekretariat Kabinet.
Sehingga, kalau kemudian Kemenhan menginginkan pembangunan kantor di seluruh wilayah Indonesia, maka ada reorganisasi terlebih dahulu melalui Kemenpan RB dan Seskab.
"Untuk reorganisasi TNI, Polri yang lainnya pasti ada keikutsertaan Menpan RB dan Seskab untuk hal tersebut, sampai saat ini belum ada pengajuan soal hal tersebut," katanya.
Sebelumnya Kemenhan berencana membentuk kantor PPKP atau Kemenhan di daerah. Alasannya, hal ini bertujuan untuk penguatan nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, dan nasionalisme. Sebab, Kemenhan menganggap dengan perkembangan teknologi sekarang ini, juga terjadi pergeseran akan nilai-nilai kebangsaan.
(mus)
Kementerian Pertahanan dan Militer Korsel Tolak Jika Ada Perintah Darurat Militer Lagi
Kementerian Pertahanan dan militer tidak akan mematuhi perintah apa pun untuk memberlakukan darurat militer jika perintah itu dikeluarkan lagi.
