Perubahan Syarat Uang Rp1 Miliar Munaslub Bisa Diskriminatif

VIVA.co.id  Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar segera mengembalikan dana iuran yang statusnya saat ini telah berubah menjadi dana sumbangan. Dana masing-masing Rp1 miliar dari enam calon ketua umum Partai Golkar sebelumnya diatur sebagai syarat bagi calon ketua umum.

Ahmad Doli mengatakan, sebagai salah satu calon ketua umum, dia bersyukur panitia akhirnya membatalkan syarat itu.

"Sejak awal saya orang yang pertama menolak adanya kewajiban setoran," kata Ahmad Doli dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Mei 2016.

Meski demikian, keputusan panitia di saat-saat terakhir untuk tetap meloloskan Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo menjadi calon ketua umum meski keduanya tidak menyetor sumbangan dinilai bisa memunculkan anggapan diskriminasi dari calon lainnya.

Enam calon ketua umum telah berusaha patuh pada aturan namun pada akhirnya, panitia sendiri yang mengubah aturan akibat banyaknya desakan.

"Masak enam orang bayar, dua lagi enggak bayar. Itu sebenarnya enggak adil. Kalau mau adil, kembalikan lagi (sumbangan) Rp1 miliar itu kepada semua," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti bidang Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menganggap, dibatalkannya persyaratan tersebut adalah hal yang ideal. Partai Golkar menurutnya tidak pernah memiliki tradisi mewajibkan sumbangan calon ketua umum yang besarannya ditentukan.

Sempat adanya persyaratan itu akan malah membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa Golkar sebagai partai politik secara tidak langsung mendukung praktik politik uang.

"Golkar kan sedang berjuang untuk mengembalikan citra partai. Jangan malah menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kontroversi di publik. Kalau ada istilah 'Suara Golkar Suara Rakyat', dengarkanlah suara rakyat," ujar Siti.
 

Pengganti Novanto di Golkar Diminta Tak Punya Beban Hukum

Pergantian pimpinan Golkar diharapkan libatkan pihak seperti KPK.

VIVA.co.id

20 November 2017