Agun: Uang Partisipasi itu Cost, Bukan Money Politics
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Sekretaris Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan dana partisipasi calon ketua umum bukanlah money politics, melainkan cost politics. Biaya itu katanya dikeluarkan atas sebuah program yang telah dirancang.
"Kayak mau kendurian 17-an gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya. Ketua RT kan mengambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga mengambil keputusan. Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya, enggak usah dibebankan semua, enggak usah pakai uang transport, enggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan 1 miliar," kata Agun saat ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 6 Mei 2016.
Agun menegaskan pihaknya tidak melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK hanya meminta agar mewaspadai adanya gratifikasi kepada pejabat negara. Dalam pagelaran Munaslub ini, semua yang terlibat, seperti voters dan kandidat, konteksnya adalah kader Golkar, bukan pejabat negara.
"Kita lihat di UU, gratifikasi adalah suatu pemberian atau janji, atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu enggak ada urusannya, dia kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub," ujar Agun.
Menurutnya, dalam money politics ada niat jahat yaitu tukar menukar kepentingan. Sementara dana partisipasi ini konteksnya adalah ada fakta biaya yang dibutuhkan.
"Mengapa rancangan biaya kegiatan itu dibuka, karena itu adalah program yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Munaslub yang berkualitas," kata Agun.
Munas Golkar Diharapkan Jangan Terjebak soal Perebutan Ketum
Munas akan resmi dibuka pada Selasa malam, 3 Desember 2019.
