Akom Tunggu Arahan KPK Soal Iuran Caketum Golkar
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Ketua DPR, Ade Komarudin, mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, Rabu 4 Mei 2016. Akom merupakan calon keempat yang mendaftar ke DPP Partai Golkar.
"Persyaratan calon sudah saya lengkapi, dan kami menyerahkan semua dan mematuhi aturan yang ditetapkan Streering Committee (SC atau panitia penyelenggara)," ujar Akom.
Sementara itu, menyangkut sumbangan sebesar Rp1 miliar kepada partai, Akom menyebut telah mulai mengumpulkan dana dari tim suksesnya.
"Soal bantuan kami terus terang sedang mengumpulkan. Ada yang Rp5 juta, Rp10 juta, sesuai kemampuannya," ujar dia.
Namun, dana yang dikumpulkan tersebut, kata Akom, belum akan diserahkan kepada partai. Pihaknya menunggu keputusan DPP, yang akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keabsahan sumbangan itu.
"Tentu Steering Committee Munaslub akan berkonsultasi dengan KPK, kalau dibenarkan saya akan patuh pada keputusan itu, saya yakin SC demikian juga, tapi KPK bisa saja menetapkan hal lain, dan DPP pasti memenuhi," tegasnya.
Rabu ini merupakan hari terakhir bagi para kandidat calon ketua umum untuk mendaftarkan diri. Sebelumnya ada Azis Syamsudin, Mahyudin, dan Setya Novanto yang telah mendaftar.
Pendaftaran akan ditutup hingga pukul 24.00 WIB. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei penetapan bakal calon, dan tanggal 7 Mei pengundian nomor bakal calon. Setelahnya sosialisasi kampanye, dan Munaslub dilaksanakan tanggal 15 Mei 2016.
Ihwal uang pendaftaran Rp1 miliar bagi calon Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua KPK , Laode Muhammad Syarif, menilai dana partisipasi tersebut sebagai politik uang.
Penilaian tersebut berbeda dengan pernyataan Tim Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar, yang menyebut iuran itu diasumsikan untuk meniadakan politik uang.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau menjadi Ketua Partai harus menyumbang Rp1 miliar?" kata Syarif dalam pesan singkat saat dikonfirmasi pada Selasa, 3 Mei 2016.
Syarif menyebut bahwa cara-cara seperti itu perlu diubah. Menurut dia, seorang calon ketua umum seharusnya menyumbang ide, bukan uang.
"Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah 'ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar'. Bukan uang yang Rp1 miliar percalon. Ayo ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," kata Syarif.
(ren)
Nurul Arifin: PDIP Jangan Cemburu Golkar Dukung Pemerintah
Golkar mendukung pemerintahan Jokowi dan JK.
