Uang Rp1 Miliar untuk Caketum Golkar Cegah Politik Uang
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Asumsi besaran dana partisipasi calon ketua DPP Partai Golkar sebesar Rp1 miliar hasil pertimbangan Tim Steering Committee (SC) menjadi sorotan seluruh elemen partai dalam rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar periode 2014-2019.
Ketua SC Nurdin Halid, mengatakan, jumlah tersebut merupakan keputusan bersama seluruh elemen partai. Menurut dia, nilai uang Rp1 miliar diasumsikan untuk meniadakan politik uang.
"Begitu diputuskan. Nggak perlu tanya kenapa. Dasarnya adalah anggaran yang dibutuhkan. Filosofinya agar tidak ada money politic," kata Nurdin di aula DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis, 28 April 2016.
Ia juga mengatakan nominal tersebut bukan semata-mata keputusan SC, melainkan telah disepakati bersama dalam rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar, "Bukan SC. Rapat pleno DPP," ujar dia.
Namun apabila seseorang mencalonkan diri dengan harta kekayaan kurang dari Rp1 miliar tapi mampu mendaftar, mantan ketua umum PSSI itu mengaku hal tersebut tidak menjadi kepentingannya. "Saya tidak mengurusi itu," tegasnya.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memimpin rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar periode 2014-2019, di aula DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis, 28 April 2016 pagi.
Dalam rapat pleno pengurus membahas perencanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang rencananya diselenggarakan di Bali selama lima hari, pada 22-26 Mei 2016.
Rapat pleno ini juga dihadiri Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan hasil Munas Bali yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.
Laporan: Filzah Adini Lubis/ Jakarta
Adies Kadir Tegaskan Munas XI Partai Golkar Tidak Melanggar AD/ART
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menanggapi santai adanya pihak yang menggugat Munas XI Partai Golkar, dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum G
