Kepala Daerah Jadi Kunci Sukses Otonomi Daerah

Wapres Jusuf Kalla
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ukuran keberhasilan otonomi daerah (otda) saat ini bergantung pada kemampuan pemimpin daerah untuk membawa daerahnya lebih maju.

Usulan 222 Daerah Otonomi Baru Ditolak, Madura Ikut Gagal

"Itulah ukuran keberhasilan otonomi. Karena itulah dulu semua anggaran terperinci yang diberikan. Sekarang anggaran diberikan. Silakan diatur. Tentu dengan batasan-batasan yang diberikan," kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 26 April 2016.

Menurutnya, makna dari otonomi daerah memberikan kesempatan ke daerah untuk membangun, menginovasi produktivitas dalam membangun masing-masing sesuai kondisi daerahnya.

DPD: Soal Pembentukan DOB, Pemerintah Konservatif

"Bernegara, berpemerintahan dan berotonomi tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ukurannya tentu berbagai langkah-langkah diambil dengan cara otonomi, termasuk bagaimana meningkatkan layanan pemerintahan," kata JK menambahkan.

Tak hanya itu, ia menilai otonomi juga diterapkan agar bisa memberikan kehidupan demokrasi, pemerataan wilayah dan menjadi program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pemerintahan otonomi.

Pembentukan DOB Dipaksakan, Daerah Bisa Terbebani

"Karena itulah kita tahu ada yang berhasil, ada yang gagal. Karena itulah ada bupati yang terpilih dua kali, ada yang tidak terpilih dua kali. Itu ukuran keberhasilan. Begitu juga yang lain. Punya ukuran-ukuran dari bawah. Karena itu harus kita perbaiki," kata JK.

Menurutnya, pemerintah memiliki keharusan untuk menjaga stabilitas dan pemerataan nasional. Karena ketika ada daerah yang kemampuannya lemah dalam mengelola daerahnya, pemerintah pusat baru berperan dan tak akan membiarkan daerah bersangkutan lemah.

"Kita tak biarkan terus menerus lemah. Itulah suatu kebijakan yang diberikan. Ada daerah yang memberikan dan menerima lebih kecil, ada daerah yang menerima memberikan lebih banyak.”

(mus)

Rapat Kerja Komisi II DPR RI

DPR Minta Pemerintah Segera Sahkan DOB Kabudaya

21 desa dalam sengketa batas negara dengan Malaysia berstatus OBP.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2016