PAN : Parpol Harus Bisa Lahirkan Ide Pemimpin Baru
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Sekjen Partai Amanah Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, pendanaan partai yang rendah akan mempengaruhi pola kaderisasi, mulai dari rekruitmen dan pendidikan di partai tersebut.
Menurut Eddy, partai politik harus bisa melakukan pengelolaan dana yang baik, pola yang baik, dan komitmen sebagai partai politik yang baik. Hal tersebut bisa menjadi solusi atas 'malapetaka' yang menimpa partai politik dan politikusnya.
"Ada beberapa kendala, malapetaka menimpa partai politik maupun politikusnya. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan narkotika. Itu perlu dibenahi," kata Eddy.
Partai, ungkap Eddy, selayaknya tak hanya berhenti jadi mesin elektoral, namun bisa berbuat lebih banyak lagi. Menurutnya, partai juga harus bisa melahirkan gagasan ide pemimpin baru. "Bukan hanya soal kandidat untuk pemilu yang akan datang," kata Eddy di sela acara International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu, 23 April 2016.
Di acara tersebut Eddy juga mengatakan, ada 10 parpol dengan pendanaan yang rendah. Namun ia tak mau mengungkapkan lebih jauh, partai mana saja yang ia maksud.
Sementara dalam acara yang sama, Fahri Hamzah mengungkit soal isu deparpolisasi. Menurut Fahri, seharusnya wacana deparpolisasi tak muncul, karena tidak akan ada yang dapat mengelola negara tanpa parpol. Harusnya, parpol mampu menciptakan kader berkualitas dan membangun koneksi yang baik dengan konstituennya.
"Ke depan diharapkan parpol-parpol dapat menghasilkan kader-kader yang memiliki idealisme agar terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi. Ada sekitar 60 juta anak muda di Indonesia dan ini bukan jumlah yang sedikit, apabila parpol dapat memaksimalkan pendidikan politik untuk para anak muda tersebut," kata mantan politisi dari Partai Keadilan dan Sejahtera tersebut.
Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold
GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
