Sesama Komisi I, Fraksi PDIP Beda Pendapat Soal Tebusan

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Effendi Simbolon.
Sumber :
  • Antara/ Saptono

VIVA.co.id – Krisis penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina, belum juga berakhir. Opsi pembayaran tebusan oleh perusahaan kapal WNI bahkan mengemuka belakangan ini. Namun Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon menilai hal itu bisa jadi preseden buruk.

Sandera Selalu Diajak Salat Lima Waktu oleh Abu Sayyaf

"Kalau drama ini kemudian diakhiri dengan memenuhi uang tebusan, itu akan jadi preseden negatif. Tentu seperti meninggalkan peran serta negara terhadap warga negara," kata Anggota Komisi I Effendi Simbolon ketika dihubungi VIVA.co.id, Jumat 22 April 2016.

Effendi menilai bahwa upaya pemerintah saat ini seharusnya sudah di titik melobi ketat pemerintah Filipina untuk memberikan izin pada Indonesia dalam hal ini TNI untuk masuk ke Filipina dan membebaskan sandera.

Pemerintah Tak Mau Gegabah soal Pembebasan Sisa Sandera WNI

Namun menurut Politikus PDI Perjuangan tersebut, belum berhasilnya upaya itu seperti menunjukkan hubungan Indonesia dan Filipina yang belum akrab. Padahal Indonesia sudah pernah mengabulkan permintaan Filipina untuk tidak melakukan eksekusi terhadap terpidana mati, Mary Jane yang merupakan warga Filipina.

"Kalau lihat dari hubungan timbal balik Indonesia dengan Filipina, kita belum dapat hubungan yang dikatakan baik karena pemerintah Filipina dengan alasan Konstitusi, tidak berikan akses masuk aparat kita untuk bebaskan sandera," ujarnya.

Alvian Eks Sandera Abu Sayyaf Disiapkan Cakalang Saus Pedas

Mengenai upaya pemerintah sejauh ini dinilai Effendi belum optimal.  

"Benar, prioritasnya adalah untuk keselamatan sandera, tentunya kepentingan itu yang utama," katanya.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin yang menilai operasi pembebasan sandera bukan hal mudah terutama di daerah-daerah tertentu di Filipina. Bahkan TB Hasanuddin yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai apabila tebusan adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan warga negara, maka seharusnya tak menjadi masalah.

"Pernah tahun 2012, 3 batalion marinir ke Zolo, enggak tembus pas ke sana, 18 prajurit Filipina juga gugur di sana. Ada titik-titik yang kuat. Pertanyaannya kan di mana mereka disembunyikan," kata TB Hasanuddin.

Bahkan tak dipungkiri bahwa akan ada risiko aparat militer bisa gugur dalam operasi pembebasan nantinya.

"Kata pemerintah disediakan tebusan, kalau itu yang terbaik ya go ahead," kata TB.

 

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Menhan Sebut Peran Kivlan Zen dalam Pembebasan Empat WNI

Kivlan memanfaatkan kedekatannya dengan Nur Misuari, petinggi MNLF.

img_title
VIVA.co.id
13 Mei 2016