Fadli Zon Desak Ahok Tak Pimpin Jakarta Layaknya Berdagang
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta kepala daerah agar tidak memerintah layaknya orang berdagang. Pernyataan ini dilontarkan terkait proyek yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, seperti reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Rumah Sakit Sumber Waras.
Menurut Fadli, terkait proyek reklamasi pantai, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan DPR untuk merekomendasikan penghentian proyek tersebut.
"Gubernur ini memerintah seperti dagang saja. Ini kan bukan dagang. Apa yang jadi kesepakatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR sudah tepat. Reklamasi harus dihentikan karena banyak masalah yang belum selesai, masalah amdal, hukum," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis 14 April 2016.
Sementara menyangkut pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras harus menjadi perhatian, karena adanya penggunaan dana negara mencapai Rp775 miliar.
"Banyak yang karena angka ratusan juta bisa terjerat korupsi. Uang Rp775 miliar ini uang rakyat, karena itu kita harus periksa. Ini sudah dibeli, argonya jalan, bagaimana statusnya?" Kata Fadli.
Fadli menilai, berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masalah pembelian lahan Sumber Waras menimbulkan kerugian negara. Terlepas ada tidaknya korupsi dalam persoalan ini, sebagai pemimpin, Ahok, sapaan akrab Basuki, harus mempertanggungjawabkan kebijakannya.
"Sudah jelas ada korupsi dan Ahok harus bertanggungjawab masalah Sumber Waras," kata Fadli.
Sebelumnya, dalam audit investigatif BPK menyebutkan prosedur pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyalahi aturan. Harga lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jauh lebih mahal dari harga NJOP sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.
Namun sebelum diperiksa KPK Selasa lalu, 12 April 2016,
(ren)
3 Tahun Anies Jabat Gubernur DKI, Nasdem Soroti Reklamasi Ancol
Nasdem persoalkan, menolak reklamasi teluk Jakarta tapi buat di Ancol.
