Bisakah Partai Golkar Bebas dari Politik Transaksional?
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Partai Golkar berencana akan menggelar Munaslub dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik dualisme yang terjadi di kubu Partai Golkar beberapa waktu lalu.
Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi berpendapat, Golkar harus melakukan konsolidasi demokrasi dan konsolidasi Ideologi yang lebih baik dan semua itu harus dapat diwujudkan secara nyata bukan hanya dengan omongan saja. Menurutnya, juga harus ada transparansi dan regulasi yang lebih jelas bagaimana pendanaan partai.
“Jangan sampai setiap ada pertarungan kekuasaan partai, kadernya selalu disibukkan untuk cari modal bagaimana caranya agar bisa menang, jangan lagi ada seperti itu," kata Kristiadi bertajuk "Golkar Menuju Partai Progresif" di Jakarta, Rabu, 13 April 2016.
Direktur Potracking, Hanta Yuda berpandangan, agar Golkar dapat menjadi partai progresif harus terus menuju pada sebuah kemajuan yang ditunjukkan dengan pembaruan terus-menerus baik untuk internal maupun eksternal partai.
"Kalau Golkar punya pembaruan ke depannya, harus bisa menjalankan politik baru, ke depan tidak boleh lagi ada politik uang," katanya.
Munaslub yang segera digelar bakal menjadi ujian terdekat bagi Golkar apakah bisa lepas dari politik transaksional atau tidak. "Jadi nantinya akan dapat terpilih orang-orang terbaik yang jadi pemimpin," ujarnya.
(mus)
Adies Kadir Tegaskan Munas XI Partai Golkar Tidak Melanggar AD/ART
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menanggapi santai adanya pihak yang menggugat Munas XI Partai Golkar, dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum G
