Islah, Tak Ada Lagi Istilah Mediasi Pemerintah untuk PPP
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, menyarankan agar elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meninggalkan segala perbedaan kubu politik mereka. Apalagi menurutnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, Romahurmuziy akan merangkul kubu Djan Faridz yang masih bersikeras sebagai ketua umum resmi hasil Muktamar Jakarta sebelumnya.
"Enggak ada manfaatnya kalau terus ada perbedaan yang tajam di antara kelompok ini," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 11 April 2016.
Yasonna mengingatkan, PPP dan partai-partai lain akan segera menghadapi agenda-agenda politik yang besar ke depan, mulai dari pilkada hingga Pemilu. Oleh karena itu konsolidasi partai penting dilakukan.
"Ada yang besar, pilkada serentak gelombang II, tahapan-tahapan Pemilu juga mulai bergulir. Saya kira mulai sekarang konsolidasi partai harus segera diwujudkan," ujar Yasonna lagi.
Menurut Yasonna, pemerintah juga tidak perlu lagi melakukan mediasi. Partai Kabah sudah islah setelah penyelenggaraan Muktamar PPP yang ditutup pada hari Minggu kemarin, 10 Apil 2016.
"Tinggal sekarang menyusun kepengurusan. Semua pihak dilibatkan. Semua kelompok dipersatukan dalam kepengurusan ini," kata Yasonna.
Hal tersebut disampaikan Yasonna menyusul hasil keputusan Muktamar PPP VIII yang menetapkan Romahurmuziy atau Romy sebagai ketua umum. Romy sebelumnya berkonflik politik dengan Djan Faridz setelah masing-masing melakukan Muktamar di Surabaya dan di Jakarta. Namun kemudian Muktamar PPP yang disebut sebagai islah diselenggarakan kembali di Jakarta. Meski demikian, Djan Faridz dan sejumlah kalangan di PPP tetap menyatakan tak menerima hasil Muktamar PPP VIII di Pondok Gede tersebut.
Yusril: Kepengurusan Djan Faridz Sah Sesuai Putusan MA
Menkumham harus segera mengesahkan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz
