Jokowi Beri Pengarahan kepada Kepala Daerah di Istana
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat kerja dengan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 April 2016. Rapat tersebut dihadiri oleh 185 orang bupati dan wakil bupati, 30 orang wali kota dan wakil wali kota, serta 7 gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2015 lalu.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Dody Riyatmaji, mengatakan bahwa dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan pengarahan kepada mereka. Pengarahan itu diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan efisien dan menyamakan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Jangan sampai kebijakan atau program dari pemerintah pusat tidak dapat terlaksana dengan baik di daerah akibat tidak adanya pemahaman yang sama," ujar Dodi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat.
Menurut Dody, Jokowi mengimbau kepala daerah dan wakilnya dapat bekerja sama secara harmonis dengan mengutamakan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Utamanya, dalam hal pelayanan publik.
Jokowi, kata Dodi, juga meminta agar rencana pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah tidak menimbulkan resistensi.
"Ini untuk mengejar agar pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dirasakan masyarakat," ujar Dodi.
Selain soal deregulasi atau rencana pembatalan sekitar 3.000 Perda yang dianggap bermasalah tersebut, Presiden juga ingin menguatkan implementasi pembangunan dari daerah dan pinggiran.
"Nah, ini sudah diwujudkan oleh pemerintah dengan pembangunan infrastruktur mulai dari Aceh hingga Papua," ujar Dodi.
Karena itu, kata Dodi, Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah terus mengawal program-program pemerintah pusat di daerah secara serius.
"Itu kan bagian dari implementasi berbagai kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat," kata Dodi. (ase)
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
