Bebaskan WNI Disandera, Pemerintah Diminta Libatkan DPR
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Anggota Komisi I Effendi Muara Sakti Simbolon menyayangkan pemerintah yang kurang melibatkan DPR untuk melobi upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai bahwa pemerintah terlalu percaya diri soal proses pembebasan sandera ini. "Legislatif itu juga punya peran, kenapa tidak libatkan DPR," kata Effendi dalam AKI Malam di tvOne, Kamis 7 April 2016.
Dia mengatakan, parlemen bisa melakukan pendekatan terhadap partai-partai di Filipina. Selain itu, Indonesia harus mengingatkan punya posisi tawar. Karena pemerintah tak menjalankan eksekusi warga Filipina Mary Jane yang sempat akan dihukum mati akibat kasus narkoba.
Dijelaskannya, pada upaya-upaya pembebasan sandera sebelumnya, DPR turut dilibatkan dan pada akhirnya penyandera bisa dikalahkan. Effendi mengatakan pemerintah dalam hal ini memang tak berposisi mudah.
Di satu sisi, DPR tidak menyarankan tebusan dijalankan karena akan menjadi catatan buruk tunduknya negara terhadap kelompok bersenjata. Namun di sisi lain, Indonesia harus diberikan ruang yang luas oleh negara setempat agar bisa bekerja sama melawan perompak.
Dia meminta pemerintah tak perlu berlagak pahlawan sendiri atau bekerja dengan cara one man show.
"Tapi, kami tidak ingin pemerintah memenuhi tuntutan bukan karena mohon maaf kepada teman-teman sandera dan keluarga, itu juga harus menunjukkan kepada dunia sebagai catatan baik, kita kenapa tidak melakukan diplomasi kepada partai-partai," kata Effendi.
Menhan Sebut Peran Kivlan Zen dalam Pembebasan Empat WNI
Kivlan memanfaatkan kedekatannya dengan Nur Misuari, petinggi MNLF.
