Jadi Sorotan, Menteri Marwan Jafar Angkat Bicara
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, angkat bicara terkait sorotan tajam sejumlah pihak terhadap kinerjanya. Marwan geram setelah sejumlah elemen terus menyudutkannya.
"Teknisnya ada tiga kementerian juga. Kemenkeu mengucurkan dana dan sosialisasi. Kementerian Dalam Negeri melatih para kepala desa, aparatur desa, beserta merapikan pemerintahan kita. Ketiga, saya menentukan prioritas menentukan dana desa," kata Marwan usai Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 7 April 2016.
Menurut dia, prioritas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur di desa. Seperti irigasi, jalan desa dan lainnya. Penyerapan Kementeriannya tahun lalu mencapai Rp20 triliun atau 97,3 persen karena memang hanya sejumlah itu yang dianggarkan.
"Ada yang ditulis salah satu majalah nasional, penyerapan dana desa rendah karena nilainya Rp20 triliun, ya memang nilainya Rp20 triliun, mau diapain lagi. Disebut ini itu ini itu, itu berita ngawur dan tendensius," kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR itu.
Marwan berdalih, lambatnya kinerja Kementeriannya karena memang nomenklatur baru. Sehingga, enam bulan pertama kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, mereka belum bisa bekerja.
Menurutnya, perubahan nomenklatur kementerian yang diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi yang dipimpin Menteri Yuddy Chrisnandy juga lamban.
"Ada tiga unsur, PDT, transmigrasi, desa dari Kemendagri. Jadi tidak semudah ini. Dan ini bukan saya yang susun loh ya, di Kemenpan RB, lambatnya di sana. Sebetulnya kenapa nomenklaturnya lama sampai enam bulan lebih baru isi jabatan, TPA (tim penilai akhir) dan lain-lain, baru kita melaksanakan program," kata dia.
Marwan meminta agar penilaian terhadap Kementeriannya tidak disamakan dengan kementerian lain yang tidak mengalamai perubahan nomenklatur.
"Kementerian ini baru terbentuk enam bulan setelah pemerintah berjalan. Jadi jangan disamakan dengan kementerian yang sudah establish, yang tidak mengalami perubahan. Ini perubahannya 100 persen di kementerian ini," katanya. (ase)
Anggota DPR Kesal ke Salah Satu BUMN, Mau Beli APD Malah Dipingpong
Mau beli APD untuk masyarakat di Dapilnya, tapi malah dipingpong.
