MPR Kritik Wakil Rakyat Peminta Fasilitas Saat Berlibur
- Istimewa
VIVA.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menyindir perilaku anggota parlemen - baik itu di DPR maupun DPRD - yang minta difasilitasi pejabat negara dalam lawatan ke luar negeri. Padahal kunjungan mereka itu dalam kapasitas pribadi bersama keluarga masing-masing.
Menurut Zulkifli, tindakan itu telah mengkhianati rakyat pemilihnya. Sebab, sebagai anggota DPR tak pantas untuk meminta dilayani dan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan mereka.
"Bila meminta dilayani, itu mengkhianati cita-cita rakyat yang telah memilih mereka untuk memberi pelayanan kepada rakyat," ujar Zulkifli dalam acara Car Free Day di Jakarta, Minggu 3 April 2016.
Sebab itu, ia mengingatkan kepada anggota DPR yang baru-baru ini mencuat namanya atas permintaan mereka difasilitasi ke luar negeri untuk tetap dalam koridor mereka sebagai pelayan publik. "Jangan sampai disorientasi," ujarnya.
Baru-baru ini, terungkap kebiasaan sejumlah anggota DPR yang meminta difasilitasi oleh sejumlah pejabat negar di luar negeri saat mereka hendak melakukan kunjungan.
Anggota DPR Rachel Maryam, salah satunya. Ia meminta Duta Besar RI untuk Prancis agar dibantu fasilitas akomodasi selama dia dan keluarganya berkunjung ke Paris.
"Memang saya minta dibantu untuk difasilitasi untuk dicarikan kendaraan saya dan keluarga selama di sana," kata Rachel, Jumat 1 April 2016.
Kemudian ada anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto. Baru-baru ini juga beredar sebuah surat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
Surat bernomor B/1331/S.PANRB/03/2016 itu berisikan permohonan fasilitasi untuk Wahyu Dewanto selama ia dan keluarga berkunjung ke Australia dari 24 Maret hingga 2 April 2016. (ren)
MKD Verifikasi Laporan ICW soal Fadli Zon dan Rachel Maryam
Fadli dan Rachel diduga melanggar kode etik DPR karena minta fasilitas
