DPR Minta Menteri Yuddy Tanggungjawab Soal 'Surat Sakti'
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, menyesalkan kabar adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada Kementerian Luar Negeri RI dengan materi permintaan agar Konsulat Jenderal RI di Sydney memfasilitasi anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, saat berkunjung ke sana bersama keluarganya pada 24 Maret-2 April 2016.
Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji, untuk ditembuskan kepada Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Dubes RI untuk Australia di Canberra, dan Konjen RI di Sydney.
"Kalau itu benar, itu mencoreng semangat revolusi mental. Menpan-RB harus menjadi contoh bagaimana seorang pejabat publik yang mampu pelopori revolusi mental, tidak hanya di kementeriannya, tapi kepada seluruh instansi lain," kata Arteria saat dihubungi, Jumat 1 April 2016.
Arteria mengaku tidak bisa membayangkan seorang anggota DPRD DKI yang sudah melimpah fasilitasnya, namun masih meminta fasilitas mewah lainya pada kementerian. Mengenai bantahan yang beredar dari Kementerianpan-RB menurut politisi PDIP ini juga agak rancu dan sulit dicerna oleh akal sehat.
"Saya mengimbau agar semua pihak gunakan logika dan akal sehat, Apakah surat sekretaris menteri itu tanpa sepengetahuan menteri Yuddy," kata dia.
Atas dasar itu, Arteria menuntut Menteri Yuddy untuk mempertanggungjawabkan kepada publik secara langsung. Selain itu, Arteris menuntut penyelidikan dilakukan agar semua terungkap secara gamblang.
"Kalau benar, kami akan lakukan langkah politik. Tindakan tegas harus diberikan. Ini juga peringatan kepada pak Jokowi untuk lebih selektif. Kehadiran negara sangat dibutuhkan masyarakat," ujar dia. (ren)
Menyoal Wacana Pemangkasan 1 Juta PNS
Banyak kalangan mengkritik langkah Yuddy Chrisnandi itu.
