PDIP, Fraksi Paling Pembolos
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Persepsi publik mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih cenderung negatif. Selain jeratan kasus korupsi, anggota Dewan juga terkenal sering membolos dalam rapat paripurna.
Berdasarkan informasi yang dihimpun VIVA.co.id, dalam Masa Sidang ke III lalu, tidak ada fraksi yang 100 persen anggotanya pernah hadir dalam rapat paripurna. Rata-rata kehadiran adalah 53 persen atau 299 anggota yang hadir dari 560 anggota DPR.
"DPR merupakan lembaga politik dan kehadiran fisik anggota pada rapat-rapat akan sangat berarti untuk memengaruhi arah kebijakan yang mau diambil," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus, ketika dihubungi, Kamis 31 Maret 2016.
Yang mencengangkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang Pemilu justru memiliki tingkat ketidakhadiran paling tinggi. Rata-rata kehadiran PDI Perjuangan di rapat paripurna adalah 42 persen atau hanya 46 anggota dari 109 anggota fraksinya.
"Posisi sebagai fraksi terbesar akan tak punya makna jika sebagian besar anggotanya mangkir dari rapat-rapat DPR. Bagaimana PDI Perjuangan bisa diharapkan menjadi leader dalam proses pembuatan kebijakan jika mereka ogah-ogahan menghadiri rapat," ujar Lucius.
Menurut Lucius, ketidakhadiran dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena penegakan disiplin yang diserahkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak dijalankan maksimal.
"Tak pernah MKD secara tegas memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar aturan soal kehadiran dalam rapat. Itu yang memberi angin bagi ketidakhadiran anggota yang semakin dianggap biasa saja," katanya.
Selain PDI Perjuangan, posisi kedua fraksi pembolos adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Islam ini rata-rata kehadirannya dalam rapat paripurna adalah 45 persen atau rata-rata 18 orang dari 39 anggota. Kemudian pembolos ketiga adalah Partai Demokrat dengan rata-rata kehadiran 54 persen atau 33 orang dari 61 anggota fraksi itu.
Besok, PDIP Resmi Buka Penjaringan Bakal Cagub DKI Jakarta
Kesempatan ini terbuka untuk kader internal maupun eksternal PDIP.
