Anggota DPR Minta Razia di Lapas Dilakukan Secara Humanis
- VIVA.co.id/ Eka Permadi
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan, pemerintah terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) harus mengubah pola pikirnya dalam menangani peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Hal ini menanggapi beberapa kali aksi kerusuhan di lapas saat digelar razia narkoba, seperti di Lapas Malabero, Bengkulu, beberapa waktu lalu.
"Mau sidak (inspeksi mendadak) atau razia BNN di lapas harus dengan pendekatan humanis, karena para penghuni lapas ini bukan manusia yang biasa, manusia yang sedang bermasalah," kata Nasir saat dihubungi, Kamis, 31 Maret 2016.
Nasir menambahkan, ke depannya, BNN dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) harus merumuskan hal tersebut. "Jangan lagi terjadi kejadian seperti di Malabero," ujarnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan, dalam masa reses sidang DPR, dia pergi ke daerah pemilihannya di Aceh dan berupaya mengubah itu dengan menemui kepala BNN Provinsi Aceh dan kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
"Dari serap aspirasi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, saya menyampaikan bahwa harus ada perubahan dari pihak terkait termasuk BNN, dalam upaya penanganan peredaran narkoba di lapas," tuturnya.
Nasir berharap, dengan kunjungannya, lapas dan BNN Provinsi Aceh bisa membuat terobosan.
"Cobalah disusun, kalau ada daerah lain yang sudah mengeluarkan kurikulum ini bisa diadopsi sesuai dengan karakter dan budaya di Aceh. Kalau ini sudah bisa diwujudkan, kami berharap angka peredaran dan penggunaan narkoba di Aceh menurun," ujarnya.
Selain itu, Nasir meminta pemerintah serius dan tidak menjadikan pemberantasan narkoba sebagai wacana semata. Dia meminta pemerintah tidak hanya menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, tapi juga mendukung lembaga terkait agar bisa bekerja maksimal.
"Bayangkan di Aceh saja BNNP hanya memiliki dua senjata. Lalu, kami selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Dengan anggaran terbatas ini mereka di lapangan akan susah untuk bekerja maksimal. Saya harap ini diperhatikan pemerintah," ujar Nasir.
