Ketum Golkar Setuju GBHN Dihadirkan Kembali
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mendukung pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi panduan jangka panjang pemerintahan.
Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif harus patuh pada GBHN dan tidak bisa mengubah semaunya.
"Makanya GBHN itu tidak bisa diubah semaunya oleh Presiden terpilih. Kita memerlukan panduan jangka panjang. Katakanlah 10 kali 5 tahun atau paling tidak 5 kali 5 tahun, yang disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," kata ARB dalam acara 'Konvensi Nasional tentang Haluan Negara' di Jakarta Convetion Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Menurut ARB, GBHN menjadi dasar atau panduan agar pembangunan jangka panjang dapat berjalan. Karena itu, Partai Golkar sangat mendukung GBHN sebagai pintu masuk perubahan UUD 1945.
"Dengan dasar itu semua pembangunan dapat continue, bukan dirubah sesuai kehendak Presiden masing-masing setiap lima tahunan," ujarnya.
ARB menegaskan perlunya saat ini Indonesia menghadirkan kembali GBHN sebagai panduan berbangsa.
"Nah inilah yang membuat Indonesia saat ini harus kembali menghadirkan GBHN untuk kembali hidup berbangsa dan berpancasila."
(mus)
Sekjen Golkar Nilai Pernyataan ARB Bukti Pencapresan Airlangga Final
Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie angkat bicara soal pentingnya soliditas dan keutuhan antar kader Golkar, di semua tingkatan jelang Pemilu 2024.
