Anggota DPR: Pembangunan Perpustakaan Bisa Ditunda
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Rencana pembangunan perpustakaan besar di kompleks parlemen menyita perhatian publik. Perpustakaan itu rencananya akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
"Kita butuh parlemen modern yang berbasis ilmu pengetahuan tentu perpustakaan ini bagian yang penting juga," kata anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana kepada VIVA.co.id, Senin, 28 Maret 2016.
Namun, di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu menilai bahwa rencana tersebut belum mendesak karena terkait efisiensi yang tengah dilakukan negara. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan kebijakan moratorium.
"Kalau kondisi keuangan negara yang lagi berat di mana pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung, yang tentunya efisiensi yang dijadikan dasar. Maka pembangunan perpustakaan DPR bisa ditunda," ujarnya.
Dadang mengakui ada persepsi negatif dari publik dalam setiap proyek DPR. Menurut dia, selain karena masalah komunikasi, persepsi itu juga ada karena ulah dari anggota DPR sendiri.
"Susah kalau kita bangun perpustakaan dalam rangka menuju parlemen modern, tapi anggota DPR banyak yang mangkir dari rapat, ya mana percaya rakyat," kata Dadang.
Internet dan Wifi
Pendapat senada dikemukakan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G Plate. Menurut dia, rencana pembangunan perpustakaan itu sebaiknya ditunda.
Salah satu alasan adalah kondisi keuangan negara yang belum memadai. Jhonny juga menyebut adanya potensi shortfall (kurang dari target pajak) penerimaan negara yang besar sekitar Rp290 triliun.
Selain itu, menurut Plate, keseluruhan konsep perpustakaan perlu ditinjau ulang agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi terkini.
"Kompleks DPR RI lebih membutuhkan jaringan internet dan wifi yang lebih powerful agar anggota bisa mengakses data secara lebih cepat," kata Plate.
