Fahri Hamzah Bantah Perpustakaan DPR Hanya Akal-akalan
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Rencana pembangunan perpustakaan besar se-Asia Tenggara di Kompleks Parlemen menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai rencana itu hanya akal-akalan DPR agar proyek gedung baru tidak mendapat tentangan masyarakat. Namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah anggapan itu.
"Itu akal-akalan siapa (maksudnya), itu sudah ada dalam rencana besar yang disetujui paripurna," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 28 Maret 2016.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, di banyak negara, Gedung Parlemen harus dibangun dengan segala kelengkapan seperti museum dan perpustakaan. Hal tersebut menunjukkan impian mulia untuk bisa mengabdi di Parlemen.
"Kami belum pernah bangun Gedung Parlemen dan kelengkapannya seperti perpustakaan. Ke depan Parlemen harus jadi cita-cita setiap orang," ujar Fahri lagi.
Fahri mengatakan, rencana ini mendapat dukungan dari banyak cendekiawan dan para sastrawan. Dia menyebut sejumlah nama yang mendukung antara lain Ignas Kleden, Ulil Abshar Abdalla dan Penulis Ayu Utami. "Mereka adalah orang-orang serius," kata Fahri lagi.
Dengan adanya perpustakaan besar nanti, Fahri berharap tingkat intelektualitas anggota Dewan bisa meningkat. Perpustakaan besar diyakininya bisa menambah pengetahuan bagi para anggota DPR.
"Mereka (anggota DPR) belum tentu pintar. Rakyat bisa saja milih karena dia ramah, nyentrik. Tapi kalau udah di DPR, dia harus pintar, ngeritik anggaran, bikin Undang-Undang," terang Fahri.
Sebelumnya Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan berencana membangun perpustakaan Parlemen terbesar di Asia Tenggara. Anggaran perpustakaan akan dimasukkan dalam APBN Perubahan tahun 2016 dengan pagu sekitar Rp570 miliar.
Hal tersebut mulai mendapat penolakan, antara lain dari Fraksi NasDem yang menilai bahwa postur anggaran negara belum sesuai untuk permintaan tersebut. Selain itu, perpustakaan fisik tak lagi dianggap relevan dengan adanya bentuk e-book dan e-journal atau segala penyimpanan dokumen dalam bentuk piranti lunak.
Kemenpora Belum Pernah Bahas Anggaran Pembinaan Atlet
Komisi X tidak mungkin menyetujui seperti yang diucapkan KONI Pusat.
