Politisi Senior PPP: Tak Mau Islah, Kita Tinggalkan

VIVA.co.id –  Politisi senior dan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat mengadakan Muktamar VIII dalam rangka islah pada April 2016. Hal ini dilakukan untuk kembali mewujudkan kesatuan partai berlambang Ka'bah itu.

Politisi senior PPP Bachtiar Chamsyah mengatakan, keputusan Muktamar pada bulan April ini diserukan kepada seluruh kader PPP. Jika ada yang enggan ikut maka akan diabaikan.

"Untuk bisa menyelesaikan silang pendapat adalah melaksanakan Muktamar. Ini adalah alat untuk menciptakan islah seutuhnya," kata Bachtiar di restoran Pulau dua, Jakarta, Minggu, 27 Maret 2016.

Muktamar VIII ini, kata dia, hanya bisa dilaksanakan DPP PPP versi Muktamar Bandung yang diketuai Suryadharma Ali. Hal ini sesuai dengan keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM, yang menetapkan kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang berhak menggelar Muktamar jika dibandingkan dengan Muktamar Surabaya.

"Jadi tegas saja. Andai kata tetap ada yang tidak setuju, jika tidak mau maka akan kita tinggalkan. Sudahlah tinggalkan kepentingan yang mengganggu terhambatnya PPP ini secara utuh. Kalau sudah tidak bisa dengan cara lain, ini imbauan dari kita," katanya.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, para senior partai akan mengupayakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung membuka Muktamar itu. Sementara untuk kepanitiaan, kata dia, akan melibatkan seluruh anggota partai.

"Muktamar itu kepanitiaannya harus melibatkan semua pihak. Kami mendesak agar segera melaksanakan Muktamar. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan bulan April, karena ada agenda nasional yang perlu dilaksanakan pada bulan Mei yaitu Pilkada," ujarnya. (ms)

Baca juga: