DPR Dukung Rencana Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna
VIVA.co.id – Insiden di perairan Natuna antara otoritas Indonesia dengan kapal berbendera China baru-baru ini menyita perhatian. Insiden kapal patroli Indonesia dengan Coast Guard China menelurkan usulan untuk membangun pangkalan militer di Natuna. Menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, usulan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dan memang diperlukan.
"Rencana pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak tahun 2015 dan masih berlangsung. Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I termasuk dukungan anggarannya," kata Mahfudz ketika dihubungi VIVA.co.id, Kamis 24 Maret 2016.
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pembangunan pangkalan adalah bagian dari pengembangan kekuatan pertahanan strategis Indonesia.
Oleh karena itu Mahfudz tidak sependapat dengan anggapan pembangunan pangkalan ini bentuk unjuk kekuatan terhadap negara-negara tetangga.
"Mengingat Kawasan Natuna adalah wilayah terdepan NKRI dan dekat dengan wilayah yang sekarang menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan. Ini murni bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga wilayah NKRI," terangnya.
Menurut Mahfudz, kasus dengan Negeri Tirai Bambu ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Dia menilai protes diplomatik menyelesaikan kasus ini juga harus dilanjutkan.
"Kasus dengan Tiongkok adalah pelanggaran terhadap wilayah NKRI di ZEE. Protes diplomatik sudah dilakukan dan harus diperhatikan serius oleh mereka," kata Mahfudz.
China Protes Pengeboran Minyak di Laut Natuna, Minta RI Berhenti
Para pemimpin Indonesia memilih tetap diam untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China.
