Proyek Hambalang Terhenti, Fahri: Ini Republik Mangkrak
VIVA.co.id - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek Hambalang dinilai sebagai bentuk keseriusan untuk melanjutkan proyek warisan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, kelanjutan mega proyek Kemenpora yang tersandung korupsi itu sah-sah saja jika biayanya lebih murah.
"Bila ongkos kelanjutan lebih murah ya harus diteruskan. Setelah ada korupsi, proyek tidak boleh dihentikan karena yang salah itu orang, bukan bangunannya," kata Fahri, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 21 Maret 2016.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan mengapa harus menunggu waktu tiga tahun untuk memutuskan kelanjutan proyek ini. "Jadi sistem kita ini sebetulnya membiarkan kerusakan dan kerugian negara berlanjut," ujar mantan anggota Komisi III DPR RI ini.
Meski demikian, Fahri berharap Presiden Jokowi tak perlu banyak mengumbar pernyataan terkait kelanjutan proyek Hambalang. Sebaiknya kata dia, Presiden tinggal langsung mengerjakan saja proyek ini.
"Mangkraknya ada di kepala kita. Ini Republik mangkrak. Harus cepat," kata Fahri.
Sebagaimana diketahui, ssai meninjau megaproyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Maret 2016 lalu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meneliti konstruksi bangunannya.
Tak hanya itu, Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek yang memiliki anggaran keuangan mencapai triliunan rupiah itu.
"Kedua, disampaikan juga oleh Presiden bahwa akan meminta BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait proyek Hambalang itu sendiri," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Selanjutnya, Presiden juga mengatakan akan menggelar rapat terbatas membahas masalah ini.
Rencananya, penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung, juga akan dimintai penjelasannya. Mengingat, proyek ini mangkrak karena adanya kasus korupsi yang menyeret Menpora saat itu, Andi Mallarangeng, serta sejumlah elite Partai Demokrat ke dalam penjara.
"Karena sebagian dari proyek Hambalang itu kan ada mengenai pengadaan peralatannya yang sekarang, bukan penyelidikan atau penyidikan dengan Jaksa Agung," jelasnya.
