GKR Hemas Nilai Kisruh di Rapat DPD 'Dinamika Politik'
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menganggap kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD pada Kamis, 17 Maret 2016, adalah dinamika politik yang terjadi karena keinginan meningkatkan kinerja DPD. Buktinya, menurut Hemas, setelah ricuh di rapat tersebut, DPD segera melakukan konsolidasi internal untuk tetap melanjutkan tugasnya.
"Ada dua pandangan yang berkembang tajam dan mendapatkan puncaknya pada sidang paripurna itu. Yang menginginkan peningkatan kinerja memanfaatkan masa jabatan pimpinan sepanjang 5 tahun sebagaimana yang normal terjadi dan yang mempunyai gagasan perlu penyingkatan waktu menjadi 2,5 tahun agar lebih terpacu," kata GKR Hemas saat dihubungi, Jumat 18 Maret 2016.
Menurut Permaisuri Sultan Hamengkubuwono X tersebut, kedua pandangan pada dasarnya mempunyai argumentasi yang cukup baik. Di balik itu, terlihat pula kesadaran demokratis para anggota DPD untuk menyampaikan pendapatnya.
"Karena itu, pascasidang paripurna tersebut, pimpinan dan seluruh elemen di DPD RI langsung melanjutkan kerja politik internal mencari solusi terbaik yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat luas," lanjut dia.
Ditambahkan Hemas, peristiwa Sidang Paripurna DPD sebelum reses tersebut adalah usaha para anggota mengekspresikan kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.
"Pada saat yang sama, pimpinan sesuai kapasitasnya berusaha mendudukkan persoalan pada koridor hukum dan peraturan yang terjadi. Kedua hal diyakini dapat dipertemukan karena niatnya yang sama, yakni kebaikan bagi DPD RI," katanya lagi.
Sebelumnya sejumlah anggota DPD memprotes keras tindakan Ketua DPD, Irman Gusman, yang dianggap sengaja mengindari pengesahan hasil voting Tata Tertib DPD yang baru bahwa jabatan kepemimpinan menjadi 2,5 tahun. Irman karena itu buru-buru menutup rapat yang berujung pada keributan yang terjadi di sidang menjelang masa reses tersebut.
(ren)
Laode Beberkan Polemik Masa Jabatan Pimpinan DPD
Masa jabatan selama 2,5 tahun kembali digolkan.
