Calon Ketua Umum Golkar Harus Bisa Merekatkan

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama sejumlah petinggi Golkar, Jumat (19/2/2016)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id – Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, berpendapat ada dua syarat utama yang harus dimiliki ketua umum Partai Golkar. Dua syarat ini akan menghindarkan partai dari perpecahan. Selain kredibilitas, ketua umum juga haruslah seseorang yang bisa merekatkan para anggotanya.

Desak Munaslub, Puluhan Orang Geruduk Rapat Pleno Golkar

"Pertama, kredibel. Pemimpin yang kredibel harus dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan mengelola partai yang modern," kata Emrus melalui keterangan tertulis, Kamis, 17 Maret 2016.

Menurutnya, ketua umum Partai Golkar harus tokoh yang dapat dipercaya perbuatan dengan ucapannya. Maka rekam jejak kebijakan dan perilaku politiknya menjadi hal yang penting.

Pesan Idrus Marham di Rapat Pleno Tentukan Nasib Novanto

"Sementara  yang mampu mengelola partai modern adalah tokoh yang menghapus politik uang, recall, patronisasi dan mewujudkan demokrasi subtansial di tubuh Golkar ke depan," kata Emrus.

Selanjutnya, dia menilai ketua umum Golkar haruslah orang yang tidak pernah "divonis" bersalah oleh masyarakat. Misalnya, orang yang acapkali diidentikkan dengan kongkalikong politik karena akan bisa menggerus kepercayaan publik terhadap partai. 

DPP Golkar Tak Ingin Ada Paksaan untuk Gelar Munaslub

Dia menilai akan baik jika ketua umum nantinya adalah pihak yang dianggap relatif tak terlibat perseteruan dalam konflik internal partai.
 
"Untuk itu, sejatinya Golkar tidak dipimpin (ketua umum) oleh orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik Golkar selama ini. Selain itu, dia harus memiliki kemampuan manajemen konflik yang sangat mumpuni dan memiliki keahlian komunikasi persuasi," tuturnya.

Emrus mencontohkan tokoh yang dianggap cukup bisa mengelola konflik adalah Akbar Tandjung. Pada Munas mendatang, Golkar diharapkan bisa memunculkan tokoh yang mirip dengan Akbar, tokoh senior partai itu. (ase)

Aziz Syamsudin meminta keputusan Munaslub setelah ada keputusan resmi praperadilan Setya Novanto

Dua Kubu Silang Pendapat di Rapat Pleno Golkar 

Berbeda pendapat soal waktu Munaslub.

img_title
VIVA.co.id
13 Desember 2017