SBY: Konflik Internal Parpol karena Pemerintah Ikut Campur

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bicara soal konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut SBY, pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan internal parpol itu menjadi berlarut-larut.

 

"Pemerintah dianggap ikut campur tangan, ini yang jadi pembicaraan hangat di masyarakat luas. Yang namanya konflik di tubuh partai, perpecahan, kongres atau munas tandingan, kepengurusan ganda itu bukan hal baru di Indonesia. Kerap terjadi. Tapi, yang menarik seolah-olah ada intervensi, keberpihakan kekuasaan," kata SBY melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id pada Sabtu, 12 Maret 2016.

 

Presiden keenam RI itu menyoroti sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang beberapa kali menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan sah Partai Golkar dan PPP. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Partai Politik.

 

"Kalau pihak yang bersengketa membawa ke ranah hukum maka domainnya hukum. Hukum juga jelas,  siapa yang menang dan bersalah. Meski proses hukum mewadahi mekanisme naik banding, sampai nanti inkracht (berkekuatan hukum tetap),” ujarnya.

 

Jika melihat dua perspektif yang dimaksud itu, kata SBY, penyelesaian konflik internal Golkar dan PPP sudah dapat dinalar. Permasalahan pun bisa segera selesai dengan solusi yang tepat.

 

"Saya melihat karena pemerintah involve; melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tidak benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah," kata SBY.