Biaya Politik Pilkada Bisa Hingga Rp1 Triliun
- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA.co.id – Biaya politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tengah menjadi sorotan publik, setelah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkapkan adanya biaya yang bisa mencapai Rp100 miliar, bila diusung partai politik.
Salah satu bakal calon yang sudah mendeklarasikan diri maju pada Pilkada Serentak 2017, Hasnaeni Mischa Moein, ikut menceritakan pengalamannya mengenai biaya politik uang dalam pelaksanaan pilkada.
Hasnaeni, yang dikenal dengan berbagai stiker di transportasi umum dengan mengklaim diri sebagai “wanita emas”, sebelumnya pernah menyatakan maju Pilkada DKI Jakarta 2012, tapi gagal.
Dari pengalaman terdahulunya itu, dia mengungkapkan biaya politik untuk maju dalam pilkada bisa mencapai Rp1 triliun. Hal ini meliputi biaya kampanye, penggalangan massa, sampai akomodasi tim suksesnya.
"DKI cost politik sangat tinggi, tapi itu bisa saya tekan. Angkanya fantastis, Rp1 triliun bisa tembus," tuturnya dalam perbincangan di tvOne, Sabtu, 12 Maret 2016.
Menurut dia, biaya politik itu tidak termasuk mahar pada partai politik. "Partai itu kami belum mengeluarkan apa-apa, di partai tidak ada mahar. Tapi, riil itu adalah biaya massa, dan namanya kami turun itu ada beli kopi, makan, masa mobil diisi air, kan tidak mungkin," ungkapnya.
Edy Rahmayadi: Ongkos Politik Besar Bukan Alasan Langgar Uang Rakyat
Gubernur Edy Rahmayadi punya pesan kepada kepala daerah di Sumatera Utara agar jangan memperkaya diri.
