Prematur, Alasan PDIP Larang Kader Komentari Pilkada
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran agar kadernya tak memberi komentar politik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang akan dilaksanakan 2017. Tanggapan soal pilkada dinilai PDI Perjuangan tersebut terlalu prematur.
Selain itu, bisa mengganggu pemerintahan DKI yang kini dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Kader PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
"Kami melihat proses politik di DKI ini terlalu prematur, terlalu panas di pagi hari. Bahaya ini. Nanti perhatian masyarakat terlalu banyak menguras energi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira dalam acara diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Maret 2016.
Dia mengingatkan, pilkada baru akan dilangsungkan 15 Februari 2017. Oleh karena itu terlalu cepat "memanaskan" situasi pada 11 bulan menjelang pilkada.
"Pilkada ini masih sangat pagi. Proses perjalanan pilkada ini masih panjang, karena itu DPP PDIP mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Itu menginstruksikan kepada seluruh kader PDIP di DKI Jakarta untuk jangan dulu memberikan komentar politik yang menyangkut pilkada ini, yang kemudian membuat situasi terpolarisasi secara politik," tutur politikus partai berlambang “Moncong Putih” ini.
Selain itu, PDI Perjuangan sudah mengeluarkan surat untuk mendukung Ahok dan Djarot hingga akhir masa jabatan. Dengan surat dukungan ini diharapkan Ahok dan Djarot bisa fokus menjalankan proses kepemimpinannya.
"Surat terakhir itu PDIP menulis supaya Pak Ahok dan Pak Djarot menjalankan proses pemerintahan ini dengan tenang, sampai akhir jabatan mereka," kata Andreas.
Bagi PDIP Ahok Bukan Siapa-siapa
"Kami pun tak gentar bila harus menghadapi Ahok."
