Tjahjo: Deparpolisasi Menghilangkan Tanggung Jawab Politik
- VIVA/Moh Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta masyarakat turut aktif membantu pembenahan partai politik, jika punya persepsi buruk terhadapnya. Hal ini menanggapi mencuatnya isu deparpolisasi yang berkembang belakangan ini.
"Persepsi masyarakat secara umum ke parpol masih jelek, mari tanggung jawab kita semua. Kalau masih belum bagus, mari kita benahi," terang Tjahjo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 11 Maret 2016.
Tjahjo menerangkan, partai politik memiliki tugas utama untuk menyiapkan kadernya menjadi pembuat kebijakan negara, baik sebagai presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah.
"Nah, kalau calon independen itu kan alternatif, hanya masalahnya ke depan mau tidak kalau ada kesalahan, jangan disalahkan DPRD. Walaupun independen, bisa ada partai yang mendukungnya," ujar dia.
Menurut Tjahjo, dengan adanya partai, kesalahan yang dilakukan kepala daerah, secara politik bisa dimintakan pertanggungjawaban pada partai politik pengusungnya. Namun, jika melalui jalur independen, masyarakat tak bisa meminta pertanggungjawaban politik.
"Calon independen secara undang-undang itu hak, tapi apakah orang yang ikut tandatangan atau serahkan fotokopi KTP bisa dimintakan pertanggungjawaban secara politik? Dia tak punya wakil di DPRD," ungkap Tjahjo.
Sebelumnya, Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai adanya upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia, terlihat dari adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
Marsudi mendasarkan analisisnya pada langkah relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, yaitu komunitas Teman Ahok, yang gencar mengumpulkan KTP agar Ahok memenuhi syarat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.
Ketum Granat: Partai Jangan Usung Mantan Pecandu Narkoba di Pilkada
Mantan pecandu narkoba berpotensi kambuh.
