Risma: Tidak Ada Mahar Politik di PDIP

Megawati, Risma, dan Wisnu di Surabaya.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Suryanto

VIVA.co.id – Wali Kota Surabaya yang juga salah satu kader andalan PDI Perjuangan, Tri Rismaharini, memastikan bahwa dalam proses politik di partainya untuk pengusungan calon tidak ada mahar politik. Menurutnya, opini yang berkembang di masyarakat, terkait mahar politik tidak benar adanya.

SBY Sebut Kultur Politik Tanah Air Berubah Sejak Pilkada DKI 2017

"Jadi gini lho ya, aku itu masuk sama sekali ndak ada uang. Jadi kalau misalkan kita diminta, kalau misalkan Pak Ahok diminta dekat ke mesin partai, ada kunjungan PAC, ada kunjungan ranting, itu ya iya lah, tapi mesin partai itu kan bergerak. Kayak aku kemarin itu turunkan ya bareng mereka, sama PAC, sama ranting, tapi ya enggak ada ngomong uang itu," kata Risma dalam keterangan persnya, Jumat 11 Maret 2016.

Risma mengaku tak pernah diminta uang oleh jajaran partai yang mengusungnya di Pilkada. "Enggak ada itu, saya enggak pernah itu diminta, coba tanya dari PAC atau ranting apakah ada yang pernah dapat uang dari aku, enggak ada," ujarnya.

SBY Sindir Kejanggalan Pilkada DKI 2017

Risma menuturkan, kalau mau menang dalam pilkada maka harus mau menggandeng semuanya. Misalkan PDI Perjuangan, kalau mau menang itu, misalnya surveinya sudah 30 persen maka perlu menggandeng masyarakat.

"Ya memang harus begitu, dua-duanya harus gerak, dari masyarakat dan mesin partai, jadi gitu. Kemarin aku geraknya dobel. Jadi enggak ada aku ngasih uang. Coba dicek," katanya.

Pilpres 2019 Diharapkan Tak Seperti Pilkada DKI, Marak Hoax

Terkait opini bahwa Ahok memilih maju dari jalur independen karena kalau melalui partai akan diminta uang mahar, Risma dengan tegas menilai itu asumsi yang tidak benar.

"Jadi enggak ada aku ngasih uang, coba dicek, ndak gitu ceritanya, supaya teman-teman meluruskan, masak ada minta mahar, demi Allah, demi Tuhan enggak ada, saya enggak ngasih uang satu rupiah pun," ujarnya.

Risma kemudian menjelaskan kenapa dia lebih memilih menerima untuk diusung partai ketimbang harus maju melalui jalur perseorangan atau independen. Bagi Risma, dalam fatsun politiknya, dan sesuai fatsun agama, maka tidak boleh meminta jabatan.

"Nah kemudian kan ditanya, kenapa enggak independen? Kalau independen,  berarti aku punya nafsu, untuk mendapatkan jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan diusung PDI Perjuangan, nah itu bagian dari amanat. Jadi bedanya di situ," kata dia.

Dalam konteks itulah, Risma secara moral merasa harus menyampaikan pembelaan ketika partainya dipojokkan seolah ada yang meminta mahar politik. Termasuk isu yang berkembang belakangan ini terkait Pilkada DKI Jakarta. "Makanya saya harus bela, wong saya enggak dimintain uang sama sekali. Saya yakin juga Pak Ahok ga dimintai," ujar dia.

Risma mengaku tidak mengerti kenapa kemudian ada isu seolah PDI Perjuangan minta mahar politik dalam mengusung calon di pilkada. "Saya enggak ngerti, itu menerjemahkan sendiri menurut saya. Saya enggak pernah ngasih. Coba cek tanya, enggak ada. Kalau mereka sudah diminta bekerja untuk partai, langsung turut bekerja langsung gerak ke bawah," kata dia. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya