Politikus Senior Golkar: ARB-Agung Kayak Amplop dan Prangko

Kamis, 10 Maret 2016 - 17:26 WIB
Oleh :
Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Wapres Jusuf Kalla saat penandatanganan islah terbatas, Jakarta, Sabtu (11/07/2015).
Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Wapres Jusuf Kalla saat penandatanganan islah terbatas, Jakarta, Sabtu (11/07/2015).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id - Politikus senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, menilai konflik internal partainya sudah melewati tahap klimaks atau puncaknya. Kondisi itu terlihat dari dorongan atau desakan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang belakangan mulai melemah.
Baca Juga :
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
 
"Karena sudah mencapai klimaks, sehingga dorongan terhadap Munas tidak kuat. Lihat saja, ketika ada kabar Munas diundur dari April ke Mei, saya tidak mendengar ada semacam protes atu penentangan. Walhasil masa depan Munas tidak begitu pasti," kata Hajriyanto kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta pada Kamis, 10 Maret 2016.
Baca Juga :
Partai Pendukung Ahok Pakai Janji Tertulis Biar Tak Membelot
 
Hajriyanto menambahkan, mengendurnya dukungan pelaksanaan Munas terlihat setelah terbit putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi kubu Agung Laksono dan memenangkan kubu Aburizal Bakrie (ARB). 
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
 
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga menilai melemahnya desakan pelaksanaan Munas dikarenakan sudah ada komitmen kuat antara ARB dengan Agung Laksono.
 
"Pak ARB dan Pak Agung sekarang sudah kayak amplop dan perangkonya. Saya lihat Pak ARB dan Pak AL (Agung Laksono) sudah banyak melakukan kesepakatan, baik secara terbuka maupun diam-diam?. Misalnya nama Ketua SC (steering committee/panitia pengarah Munas), Nurdin Halid, itu kan dari mereka berdua. Jadi indikasi menuju ke arah kompromi di antara mereka tampak," ujar Hajriyanto. 
 
Selain itu, Hajriyanto tidak melihat calon ketua umum Partai Golkar yang mendesak pelaksanaan Munas. Para calon ketua umum yang muncul akhir-akhir ini, menurutnya, hanya menyerahkan nasib penyelenggaraan Munas kepada rapat pleno pimpinan pusat Partai Golkar. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
 
Halaman Selanjutnya