Pemerintah Pernah Pecah Jadi Tiga Kubu Akibat Beda Pendapat
- VIVA.co.id/Ezra Natalyn
VIVA.co.id – Perdebatan sengit dan runcing sesama menteri, sebenarnya bukan sesuatu yang baru kali ini terjadi. Bahkan, pada masa lalu, perbedaan pendapat sempat memecah kabinet menjadi tiga kelompok, yakni kubu Wakil Presiden, kubu Menkopolhukam dan kubu Mendagri.
Djohermansyah Djohan, mantan Deputi Bidang Politik Wapres Boediono (2009-2014), dan juga sempat di era pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla (2004-2009), menceritakan kisah tersebut.
Saat itu, kenang dia, tengah membahas keinginan untuk berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perdebatan sengit terjadi. Perbedaan sudut pandang saat itu, sangat runcing. Hingga akhirnya, di internal pemerintah juga turut 'terpecah' dalam berbagai perspektif.
"Ada kubu Menkopolhukam, kubu Wakil Presiden dan kubu Kemendagri. Kubu DPR juga ikut-ikutan karena dianggap perundingan (dengan GAM) itu sepengetahuan DPR. Itu complicated," kata Djohermansyah kepada VIVA.co.id, Senin, 7 Maret 2016.
Djohermansyah menuturkan, saat itu muncul persepsi-persepsi yang berbeda. Di dalam rapat kabinet pun, perbedaan pandangan itu sangat terlihat. Mana kelompok yang setuju dan mana yang tidak setuju berunding.
"Ada tidak setuju (bilang) GAM itu kalau berunding dia kan pemberontak. Pendapat lainnya juga bilang duduk bersama, apa salahnya duduk dulu," ujar dia.
Pria yang juga sempat menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan, runcingnya perbedaan yang lalu tercipta kubu-kubuan di dalam pemerintah itu, tidak terlihat sampai ke publik. Jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini.
"Diam-diam (tanpa terlihat konflik oleh publik) sudah diputus itu (berunding dengan GAM)," imbuhnya.
Setelah Presiden memutus untuk berunding dengan GAM, maka tidak ada lagi yang bersuara memprotes. Sehingga kemudian, pada tahun 2005 melahirkan perdamaian yang dikenal dengan perjanjian Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM pada Agustus 2005 itu.
Dia juga menjelaskan, banyak hal yang membuat terjadinya perdebatan sengit antar menteri saat itu. Seperti mengenai pertambangan, migas, politik, termasuk terkait otonomi daerah. Hanya saja, dia mengakui bahwa perdebatan itu hanya terjadi di rapat kabinet. Tidak meluas dan menjadi konsumsi publik.
"Itulah yang harusnya menjadi pelajaran bagi teman-teman di menteri sekarang," katanya.
Saat ini, publik diramaikan dengan perdebatan terbuka antar menteri di kabinet Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Kemudian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
