Yusril: Pemerintah Harus Sahkan Golkar Hasil Munas Bali
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Kuasa Hukum pengurus DPP Golkar versi Munas Bali Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa partai Golkar yang telah memenangkan partai Golkar kubu Munas Bali dirasa tepat untuk Partai Golkar.
"Iya sudah jelas kan. Memang seharusnya begitu. MA telah memberikan putusan yang tepat kalau Munas Bali itu sah," kata Yusril usai memghadiri Muskerwil di kantor DPW PKB, Jakarta, Kamis 3 Februari 2016.
Menurut Yusril, putusan MA telah memberi kepastian hukum tentang siapa yang berhak mengurus partai yang lekat dengan ciri khas warna kuningnya tersebut. Keputusan tersebut juga menggugurkan putusan lainnya yang sempat memenangkan kubu Jakarta.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa Menkumham Yasonna Laoly harus menarik kembali SK perpanjangan kepengurusan hasil Munas Riau, karena telah terdapat putusan yang mengikat.
"SK-nya harus segera dicabut. Sekarang kan sudah ada yang final dan mengikat, jadi SK perpanjangan itu sudah tidak tepat lagi," kata Yusril.
Yusril menambahkan, jika Partai Golkar tetap menginginkan untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas), Yusril mengatakan bahwa dirinya sudah tidak akan ikut campur karena bukan lagi ranah pengacara.
"Itu urusan mereka. Kalau ditanya soal Munas, saya sebagai ketua Partai Bulan Bintang, menghormati urusan Partai Golkar," ujarnya.
Adies Kadir Tegaskan Munas XI Partai Golkar Tidak Melanggar AD/ART
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menanggapi santai adanya pihak yang menggugat Munas XI Partai Golkar, dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum G
