Kabinet Gaduh Lagi, Jokowi Diminta Lebih Tegas

Kamis, 3 Maret 2016 - 10:07 WIB
Oleh :
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas
Sumber :
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Merayakan Pekan Masyarakat Adat Selama Tiga Hari di Jakarta
- Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan, menilai wajar bila Presiden Joko Widodo marah terhadap para menterinya di kabinet yang kembali membuat gaduh seperti apa yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, kemarin.

Baca Juga :
Jokowi Minta Kepala Daerah Bentuk Tim Pengendalian Inflasi
"Ya bagus, karena menterinya pada bandel. Sesama menteri kok saling nyerang," katanya kepada VIVA.co.id, Kamis 3 Maret 2016.

Baca Juga :
Kasus Haris Azhar, Jokowi Diminta Turun Tangan
Dengan insiden kegaduhan yang terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait Blok Masela, Presiden Jokowi diminta semakin tegas dengan para pembantunya.

"Presiden harus tegas pasti. Karena tanpa kesolidan kabinet dan ukuran kinerja yang hakiki, sulit mewujudkan nawacita yang begitu mulia," ungkapnya. 

Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menambahkan Presiden harus menegaskan pada para menteri bahwa ukuran kinerja adalah sejauh mana tugas, pokok dan fungsi menteri tercapai. 

"Bukan diukur dari eksisnya di media dan sosmed, kalau bisa trending topic dan kuasai sosmed dianggap baik. Bukan itu," tegasnya.

Terkait apakah para menteri pembuat kegaduhan harus di-reshuffle, Daniel enggan berkomentar banyak. "Itu urusan presiden," ujarnya.

Perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali membetot perhatian publik.

Dua menteri itu silang pendapat seputar metode pembangunan Blok Masela, apakah onshore (darat) atau offshore (laut). Sudirman Said pro offshore, sebaliknya Rizal Ramli mengusulkan onshore. Selengkapnya di .

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menambahkan Presiden harus menegaskan pada para menteri bahwa ukuran kinerja adalah sejauh mana tugas, pokok dan fungsi menteri tercapai. 
Halaman Selanjutnya