Jusuf Kalla: Pemilu Indonesia Masih Kuno
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia menjadi salah satu dari dua negara di ASEAN yang pemilunya masih kuno. Sebabnya, metode memilihnya masih menggunakan paku untuk mencoblos surat suara.
"Walaupun kita baik pemilunya, cuma kita masih pemilu zaman kuno. Tinggal 2 negara di ASEAN yang pemilunya kuno yakni pakai paku hanya dicoblos," kata JK dalam acara Bawaslu Award di Balai Sarbini, Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.
Saat ia menjadi wakil presiden di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, cara memilih saat pemilu sempat diubah dengan menggunakan pulpen alias mencontreng. Menurutnya, memilih dengan pulpen sedikit lebih berbudaya.
"Tolong dipertimbangkan lagi pakai pulpen supaya lebih berbudaya. Buta huruf kan bisa diajar," kata JK lagi.
Menurut JK, dulu Indonesia bisa dikatakan sebagai negara dengan pelaksanaan pemilu yang terbanyak di dunia hingga sekitar 520 pemilu, termasuk Pemilu Legislatif dan Presiden. Kalau dihitung, tiap tiga hari selalu ada pemilu di Indonesia.
"Saya katakan pohon-pohon bisa menangis karena dipaku," ujar JK.
Penghargaan Bawaslu
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu memberikan award atau penghargaan kepada jajarannya yang berprestasi. Melalui acara itu, Ketua Bawaslu, Muhammad, ingin publik tahu bahwa instansinya sudah bekerja dengan baik meski ada sejumlah catatan perbaikan.
"Terhadap teman-teman pengawas pemilu yang sudah bekerja baik kami akan beri apresiasi malam ini di hadapan Pak Wakil Presiden, di hadapan seluruh masyarakat," kata Muhammad saat ditemui sebelum acara dimulai.
Ia menuturkan bahwa penghargaan tersebut diberikan dengan kriteria yang sangat terukur untuk Bawaslu Provinsi terbaik, kabupaten/kota terbaik sampai tingkat pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbaik.
"Jadi kami akan menilai dengan kriteria yang sangat ketat dan itu sifatnya sangat terbuka penilaiannya. Jadi, ini tentu bagian dari upaya memberi semangat teman-teman yang sudah bekerja dengan baik," kata Muhammad.
Meski ada penghargaan ini, ia tetap tidak menutup mata terhadap catatan jajaran di bawahnya agar diperbaiki. Ia terus mendorong dan mengevaluasi serta juga memberikan usulan-usulan perbaikan dalam rangka revisi Undang-Undang Pilkada.
"Jadi sisi-sisi lemah kemarin yang kira-kira tidak mendukung upaya optimalisasi pengawasan itu kami sampaikan ke DPR, pada pemerintah, pada masyarakat. Jadi yang kami harapkan direvisi besok sudah bisa mengakomodir upaya-upaya penguatan secara kelembagaan dan substansi dari sisi pengawasan pemilu," ujar Muhammad.
Ia menambahkan, dalam menetapkan kriteria dan pemenang Bawaslu Award juga mendapatkan masukan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, ia memastikan mereka yang mendapatkan penghargaan tidak pernah mendapat masalah dari segi kode etik.
"Jadi kalau ada yang pernah ditegur DKPP apalagi diberi peringatan keras, apalagi diberhentikan itu pasti tidak masuk kategori yaang mendapat reward ini. Itu antara lain penilaiannya selain faktor kinerja pada saat mengawasi Pilkada kemarin," tutur Muhammad.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
