Akbar Tandjung: Jangan Ada Politik Uang dan Gratifikasi
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengimbau, para calon yang akan maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang tak menggunakan politik uang.
Menurut dia, langkah itu untuk menjaga prinsip persaingan sehat dalam Munas. "Ini momentum para calon untuk bersaing. Tapi harus menghindari cara-cara tidak sehat. Kita jauhi politik uang," kata Akbar kepada VIVA.co.id, Rabu, 24 Februari 2016.
Bahkan, Akbar mengusulkan apabila ada salah satu kandidat yang tetap nekad menggunakan politik uang agar dicoret saja. "Mereka yang terbukti diberi sanksi, diskualifikasi," katanya menambahkan.
Selain itu, Akbar juga menyarankan agar para kandidat tidak saling menjatuhkan. Misalnya dengan melakukan kampanye hitam.
Terkait dengan kasus yang kini menyeret nama Ade Komarudin, mantan Ketua DPR itu mengaku sudah mengetahuinya. "Saya membaca di media. Katanya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan gratifikasi," ujar mantan orang nomor satu di Partai Golkar ini.
Oleh karena sudah dilaporkan, Akbar mempersilakan MKD melakukan proses sesuai dengan kewenangan mereka. Ia hanya menyarankan setiap calon ketua umum Partai Golkar tidak melakukan korupsi, menerima suap atau gratifikasi.
"Masyarakat kita ini memang sudah sangat terbuka dan kritis. Kita serahkan prosesnya di Dewan. Tapi yang jelas, saya berpendapat, jangan sampai terjadi praktek itu, gratifikasi, politik uang."
(mus)
Adies Kadir Tegaskan Munas XI Partai Golkar Tidak Melanggar AD/ART
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menanggapi santai adanya pihak yang menggugat Munas XI Partai Golkar, dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum G
