Tiga Wanita Cantik Didaulat Pimpin Sulawesi Utara
- VIVA.co.id/Hari Agustinus
VIVA.co.id – Ada yang menarik dari pelantikan lima kepala daerah di Sulawesi Utara yang menang Pilkada Serentak waktu lalu. Dari lima pasangan yang dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Graha Gubernuran Manado, Rabu 17 Februari 2016, tiga di antaranya adalah wanita cantik: Vonny Aneke Panambunan (Bupati Minahasa Utara), Tetty Paruntu (Bupati Minahasa Selatan) dan Syerly Sompotan (Wakil Wali Kota Tomohon).
Baik Vonny, Tetty, maupun Syerly terlihat anggun dengan pakaian yang digunakan. Vonny adalah mantan Bupati Minahasa Utara periode 2005-2010 yang sempat terseret kasus korupsi rehabilitasi bandara Lua Kulu di Kutai Kertenegara. Vonny berpasangan dengan Joppi Lengkong diusung gabungan partai.
Sementara Tetty adalah bupati incumbent di Minahasa Selatan yang berpasangan dengan Sekretaris PDIP Sulut, Frangky Wongkar. Tetty-Frangky diusung PDIP dan Golkar.
Sedangkan Sherly dikenal sebagai artis dan penyanyi lagu-lagu Manado. Dia menjadi wakil dari Wali Kota Tomohon incumbent Jemmy F Eman. Menariknya mereka menggunakan kendaraan independen. "Puji Tuhan akhirnya kami boleh dilantik," ujar Tetty dengan bangga.
Lima kepala daerah yang dilantik secara resmi itu adalah Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu-Frangky Wongkar, Minahasa Utara (Vonny Anneke Panampunan-Joppy Lengkong), Bolaang Mongondow Selatan (Herson Mayulu-Iskandar Kamaru) dan Bolaang Mongondow Timur (Sehan Landjar-Rusdi Gumalangit). Kemudian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, Jimmy Eman-Sherly Sompotan.
Sementara untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Max Lomban dan Maurits Mantiri belum dilantik karena masa jabatan Wali Kota Hanny Sondakh belum berakhir.
Olly Dondokambey berharap mimpinya untuk menyatukan pusat, provinsi dan daerah terwujud meski tidak semua kepala daerah berasal dari PDI Perjuangan. “Saya ingin semua bisa bekerja sama," katanya.
Olly mengaku terbiasa berkomunikasi dengan pihak yang berbeda partai. Jika ada kepala daerah yang tak mau bekerja sama, menurut Olly, berarti tidak mau daerahnya maju. “Berarti mereka akan terisolasi," katanya.
Anggota DPR, DPRD Keberatan Harus Mundur Bila Ikut Pilkada
Ini yang jadi ganjalan dalam merevisi Undang-undang Pilkada.
