Komisi III Tunggu Draf Revisi UU Terorisme dari Pemerintah
- Antara/ Ismar Patrizki
VIVA.co.id – Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil mengatakan, DPR belum menerima draf revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme dari pemerintah.
"Pemerintah belum menyerahkan draf UU Terorisme ke DPR. Sudah masuk Prolegnas 2016 juga. Kalau sudah pasti ada rapat kerja, naskah akademiknya juga nanti dari pemerintah karena revisi inisiatif pemerintah," kata dia di Hotel Sofyan, Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 16 Februari 2016.
Pemerintah diminta Nasir harus memiliki komitmen untuk membuat aturan yang jelas dalam pemberantasan terorisme. Pasalnya, pemerintah dan penegak hukum dianggap kedodoran mengoptimalkan regulasi yang ada untuk menangani masalah tersebut.
"Undang-Undang harus bisa menciptakan harmonisasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Makanya harus mengatur banyak hal, pencegahan, penindakan dan penanganan korban," tambah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu revisi nantinya diharapkan harus komprehensif dengan memasukkan substansi aturan soal korban terorisme yang perlu menjadi perhatian.
"Misal korban terorisme wajib dilindungi, korban keterlambatan pesawat saja dikasih kompensasi, masak korban terorisme tidak," kata pria berdarah Aceh ini.
Pekan lalu, pemerintah sendiri sudah merampungkan draf revisi tersebut. Terakhir, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa draf sudah diserahkan ke Istana untuk disetujui Presiden Joko Widodo.
MUI Minta Revisi UU Terorisme Perhatikan Aspek Keadilan
Jangan sampai keadilan terabaikan dan aturan jadi kontraproduktif.
